bedah kasus

Study Komperatif Wartawan Tanah Datar Main Kuciang-Kuciangan Serta Tidak Transparan.

Pihak Berwajib di harapkan Tindak Lanjuti Proses Anggran Tersebut
Tanah Datar,Integritasmedia.com – Study Komperatif yang di Laksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan dari tanggal 10-13 Desember 2017  tidak transparan sehingga seperti main kuciang-kuciangan antara sesama wartawan.

Berbagai perbincangan di di lontarkan oleh wartawan yang mrmpunyai surat tugas dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya di Tanah Datar karena sebahagian besar para awak media tersebut tidak di libatkan dalam berbagai rapat untuk keberangkatan Study koperatif ke Jakarta dan Bandung.

Wartawan Fungsinya Sosial Kontrol dalam Pembangunan  dan Bukan Pengumpul Kliping

Domas Hani Perwakilan Jawa POS yang juga mempunyai surat tugas untuk tugas jurnalistik di kabupaten Tanah Datar mempertanyakan anggaran dari Dinas Kominfo tentang anggaran dari Dinas tersebut.Sebab dalam keberangkatannyapun  banyak wartawan yang bertugas di daerah Tanah Datar  tidak di undang sama sekalipun untuk rapat untuk study komperatif.Dinas Kominfo melimpahkan sistem keberangkatan wartawan itu ke Humas Pemkab Tanah Datar.Namun anehnya Humas tidak mengundang keseluruhannya wartawan yang ada surat tugasnya,dan lagi-lagi humas melimpahkannya ke organisasi masing-masing yaitu PWI,HIPi dan KWRI.

Domas hani menyebutkan kenapa Humas melimpahkan keberangkatan wartawan tersebut ke organisasi wartawan yang ada di Tanah Datar dalam Study Komperatif itu.Kalau kita berbicara lebih jauh lagi ,Study Komperatif itu  bukan untuk organisasi wartawan tetapi adalah anggran DFinas Kominfo semacam reword untuk  untuk waratawan.Dan  melihat siitem keberangkatannya sudah mulai lempar batu sembunyi tangan,maka hal ini  harus di tindak lanjuti oleh aparat hukum ,apalagi dalam sistem keuangan serta sistem alinnya .

Perlu juga di ketahui kata Domas  bahwa  sebahagian wartawan itu tidak tergabung dalam organisas wartawan.JIka ada semacam reword yang di anggarkan oleh Dinas Komnfo,humas seharusnya melibatkan seluruh wartawan untuk keberangkan study kompertaif,supaya ada kata sepakat criteria yang berangkat study komperatif.

Disebutkan juga oleh Domas,dalam keberangkatan wartawan tersebut,ada wartawan yang baru bertugas dan belum berlanggan Koran serta baru terbit atau beroperasi medianya,ini ada apa?ada nggak kartu truf yang ada di beberapa wartawan yang baru bertugas itu,sehingga humas merasa ketakutan sehingga dipaksakan untuk keberangkatannya.

Sebelum ke berangkatan tersebut Domas hani minta konfirmasi kepada Muharwan kasubag media via WA dan Muharwan menjawabnya  bahwa sesuai hasil rapat kliping Koran harus di serahkan ke Humas dari bulan Januari s/d Agustus 2018,serta pemberitaannya tentang pembangunan,Dan juga dengan kegiatan ini menambah khazanah informasi Pemda tentang kemitraan dengan pers serta peningkatan motovasi kompetensi dalam berkraya.Serta karena keterbatasan personil di Humas ,maka Humas HUmas minta Ke wartawan untuk mengumpulkan klipingnya,ini jugajkan lucu,wartawan sebagai social control dalam pembangunannya di suruh mengumpulkan kliping,ini,itu balasan dari Muharwan selaku Kasubag di Tanah Datar,ujar Domas han.Denagn sitem ini juga telah mencoreng profesi wartawan sebagai seorang jurnalistik,sebab wartawan adalah seorang pewarta dan  bukan seorang pengkliping Koran.

Nailul Badri Korda Online Terobos juga mempertanyakan keberangkatan study komperatif yang tiidak tepat sasaran itu,karena anggaran dari Dinas Kominfo itu semacam reword untuk wartawan yang bertugas dan bukan untuk top organisasi yang ada, Karena kalau kita kaji lebih dalam yang bisa menerima dana hibah untuk study komperatif itu ada 3 organisasi wartawan yaitu PWI,AJI,dan IJTI. Humas kelihatannnya lempar batu sembunyi tangan,dan juga ingin memprovokasi antara sesame wartawan,ini harus di sikapi oleh para wartawan,jangan karena bantuan tersebut kita sebagai wartawan di adu dombanya. Bailul Badri juga mengharapkan supaya aparat hukum harus menindak lanjuti anggaran dana tersebut dan sisitemnya.

Perwakilan Koran Bidik Indonesia Syamsul Bahri SH dan mempunyai surat tugas untuk meliput di Kabupaten Tanah Datar juga mempertanyakan system keberangkatan dan juga anggaran dari Dinas Kominfo.Sebab selain dari 37 orang wartawan ada juga dari secretariat DPRD,Ketua DPRD ,Humas dan dari Dinas Kominfo melibatkan 6 orang angotanya dalam satu surat tugas yang di tanda tangani Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmaizi.Dan tentang keterlibatan para pengguna anggaran yang mengikutkan sertakan 6 anggotanya ,ini juga harus di tindak lanjuti oleh aparat hukum karena mereka di tugaskan dalam satu surat tugas dengan para wartawan yang mengikuti study Komperatif ini,ujar Syamsul Bahri.

Selanjutnya media mengkonfirmasikan tentang Study Komperatif ini kepada Kadis Kominfo Tanah Datar Erizal Ramli.Erizal Ramli mengatakan bahwa anggaran Study Komperatif ini menggunakan anggaran perubahan untuk memberikan semacam reword bagi wartawan yang bertugas di Tanah Datar,dan karena Dinas ini baru beroprasi 1 tahun,tentu secara maksimal Dinas Kominfo tidak mengetahui secara keseluruhan  wartawan yang bertugas di Tanah Datar.Dan Dinas Kominfo melimpahkan sitem keberangkatan para awak media ike Bahgian Humas Tanah Datar.

Wartawan Bukan Corong Pemerintah,tetapi Mitra Pemerintah

Syahril selaku kabag HUmas Pemkab Tanah Datar yang di minta konfirmasinya mengatakan bahwa anggaran ini memang berupa  Reword dari Dinas Kominfo,dan karena selam ini yang mengurus tentang pers,media dan wartawan adalah humas.Maka humas menerima tugas i9ni dengan melimpahkan juga sistem keberangjatan awak media ini kepada 3 organisasi yang ada di Tanah Datar.Serta humasd juga mempunyai kriteria dalam study Komperatif itu yaitu harus ada kliping koran,serta aktif bertugas di Tanah Datar,ujar Syahril.(Anthon Chino)

About integritas media

Diberdayakan oleh Blogger.