Batusangkar(sumbar)integritasmedia.com - Sempat dikira, potensi konflik sosial tinggi di Tanah Datar, namun Bupati Tanah
Datar Irdinansyah Tarmizi menjawab, "awalnya saya sempat khawatir,
kemungkinan konflik sosial besar disini (tanahdatar), ternyata bukan. Tetapi
upaya untuk pencegahan justru ini lebih baik."
Hal itu dikatakannya saat menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar, Kamis (11/10) di ruangan pertemuan kantor Kejari setempat.
Lebih lanjut bupati mengatakan, kalau sebelumnya FGD ini biasanya di provinsi, kali ini didaerah, dan Tanah Datar dipilih sebagai lokasi pertama, katanya.
Hal ini bukan berarti Tanah Datar sebagai daerah rawan konflik, namun menurut
penilaian Kejati Sumbar, kinerja Kajari Tanah Datar terbaik dalam pelayanan
masyarakat, baru-baru ini pak Kajari mendapat penghargaan kategori Sidak Karya,
sebut Irdinansyah.
Lebih lanjut Dia mengatakan jika FGD yang diikuti berbagai unsur ini, akan lebih membantu agar tidak terjadi masalah-masalah sosial di Tanah Datar.
Menyinggung ditahun politik, konflik bisa saja terjadi di Tanah Datar, misalnya gesekan diantara pendukung partai polotik yang akan berakibat timbulnya permasalahan ditengah-tengah masyarakat, namun ini tidak kita inginkan terjadi. Apalagi dengan adanya FGD ini, kita berharap dapat ditularkan kepada masyarakat.
Selama ini kita puji tindakan Kejari Tanah Datar yang telah berupaya melakukan penyuluhan hukum ditengah-tengah masyarakat seperti penyuluhan disekolah-sekolah, wali nagari dan pasar. Jika ada masalah kita juga selalu berkonsultasi dengan forum kominda, tuturnya.
Kasubid. Politik pada Direktur A Intelijent Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari Kejagung-RI yang juga sekaligus Narasumber Rustam Gaus, SH, MH mengatakan, kenapa Tanah Datar yang dipilih sabagai tempat dilaksanakannya FGD, Ia jelaskan bahwa Kejari Tanah Datar adalah salah satu nominasi terbaik untuk kejaksaan seluruh Indonesia, bukan karena Tanah Datar daerah yang rawan konflik, ucapnya.
Sementara dalam sambutan Direktur A Intelijent Kejagung RI yang dibacakannya, disebutkan bahwa, "Konflik sosial atau disebut konflik merupakan perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat ataupun lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu sehingga berdampak luas dan berakibat ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional".
"Sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2012, PP Nomor 2 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 42 tahun 2015, konflik sosial ini bisa ditangani dengan ruang lingkup, pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik itu sendiri," ucapnya.
"Dilihat dari sumber konflik itu sendiri bisa timbul dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perseteruan antar umat beragama atau intern umat beragama, antar suku dan etnis. Sengketa batas wilayah baik desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi. Sengketa Sumber Daya Alam antara sesama masyarakat maupun dengan pelaku usaha. Dan distribusi SDA yang tak seimbang dalam masyarakat," tuturnya.
Dia juga menjelaskan jika FGD dengan elemen masyarakat ini merupakan harmonisasi penegakkan hukum maka diharapkan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Sinergi diperlukan guna merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai. Dan mengeliminir berbagai potensi konflik dengan penyelesaian perselisihan di masyarakat.
Dalam hal peran serta masyarakat, tenaga pendidik dan pelajar, Ia jelaskan adanya kesadaran dalam diri masyarakat untuk menghindari konflik, menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. Di era keterbukaan informasi diharapkan mampu menjaring dan mencegah penyebaran paham, ideologi atau gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila.(Bo)
Lebih lanjut Dia mengatakan jika FGD yang diikuti berbagai unsur ini, akan lebih membantu agar tidak terjadi masalah-masalah sosial di Tanah Datar.
Menyinggung ditahun politik, konflik bisa saja terjadi di Tanah Datar, misalnya gesekan diantara pendukung partai polotik yang akan berakibat timbulnya permasalahan ditengah-tengah masyarakat, namun ini tidak kita inginkan terjadi. Apalagi dengan adanya FGD ini, kita berharap dapat ditularkan kepada masyarakat.
Selama ini kita puji tindakan Kejari Tanah Datar yang telah berupaya melakukan penyuluhan hukum ditengah-tengah masyarakat seperti penyuluhan disekolah-sekolah, wali nagari dan pasar. Jika ada masalah kita juga selalu berkonsultasi dengan forum kominda, tuturnya.
Kasubid. Politik pada Direktur A Intelijent Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari Kejagung-RI yang juga sekaligus Narasumber Rustam Gaus, SH, MH mengatakan, kenapa Tanah Datar yang dipilih sabagai tempat dilaksanakannya FGD, Ia jelaskan bahwa Kejari Tanah Datar adalah salah satu nominasi terbaik untuk kejaksaan seluruh Indonesia, bukan karena Tanah Datar daerah yang rawan konflik, ucapnya.
Sementara dalam sambutan Direktur A Intelijent Kejagung RI yang dibacakannya, disebutkan bahwa, "Konflik sosial atau disebut konflik merupakan perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat ataupun lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu sehingga berdampak luas dan berakibat ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional".
"Sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2012, PP Nomor 2 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 42 tahun 2015, konflik sosial ini bisa ditangani dengan ruang lingkup, pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik itu sendiri," ucapnya.
"Dilihat dari sumber konflik itu sendiri bisa timbul dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perseteruan antar umat beragama atau intern umat beragama, antar suku dan etnis. Sengketa batas wilayah baik desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi. Sengketa Sumber Daya Alam antara sesama masyarakat maupun dengan pelaku usaha. Dan distribusi SDA yang tak seimbang dalam masyarakat," tuturnya.
Dia juga menjelaskan jika FGD dengan elemen masyarakat ini merupakan harmonisasi penegakkan hukum maka diharapkan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Sinergi diperlukan guna merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai. Dan mengeliminir berbagai potensi konflik dengan penyelesaian perselisihan di masyarakat.
Dalam hal peran serta masyarakat, tenaga pendidik dan pelajar, Ia jelaskan adanya kesadaran dalam diri masyarakat untuk menghindari konflik, menjaga ketertiban umum dan keutuhan NKRI. Di era keterbukaan informasi diharapkan mampu menjaring dan mencegah penyebaran paham, ideologi atau gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila.(Bo)
Posting Komentar