Agam,Integritasmedia.com - Polemik intern Bpbd Kabupaten Agam mulai menyeruak, bola panas sedang di tendang,entah bermuara kemana.
Kasus berawal dari dimutasikan Martias Kasi pencegahan dari Bpbd ke Dukcapil. Kalaksa Bpbd Lutfi melayangkan surat pada Martias untuk mengembalikan aset negara.Karena sudah akhir tahun penghujung tahun 2018.
Martias yang menerima surat juga memberikan jawaban dengan surat.Pada surat tersebut yang intinya agar pihak Bpbd juga memberikan hak-haknya,dan bersedia mengembalikan aset yang di bawa. (Laptop, radio HT)
Dalam surat tersebut Martias juga membeberkan beberapa item yang menyangkut borok Bpbd yang diduga berpotensi merugikan negara seperti : Pembelian alat pendeteksi pergeseran tanah Early warning syastem (EWS)konon harganya kurang lebih Rp 3 M (Harga Resmi di Pasaran Sekitar Rp 250 Jt) diduga terjadi "MARK UP" Alat tersebut di pungsikan kurang lebih 6 bulan, per Oktober 2018 tidak dipungsikan lagi.Karena biaya pengoperasian alat tersebut perbulannya Rp 7 Jt,Bpbd tidak mampu untuk membiayainya. Pemda agam juga tidak bisa mendanai Early warning syastem (EWS) juga diduga tidak sesuai spek,dan tidak terdaftar pada aset Pemerintah daerah Kabupaten Agam. Pembelian EWS diambil dari dana Rehab Rekon Dama Gadang. Padahal EWS adalah alat pencegahan dini.(Bisakah masuk Rek Rehab rekon?) penyidik profesional lah yang mampu untuk membuktikannya.
Di jelaskan lagi dalam balasan surat ke Kalaksa Lutfi SH MSI, pada bulan Agustus Martias di mintai uang Rp 150 Jt untuk Salah seorang Oknum Kejaksaan Negeri Agam.Guna untuk menutupi permasalahan, sementara Martias Spd tidak tau kasus yang menjeratnya dan tidak pernah di panggil oleh Jaksa yang di maksud.Martias tidak mau membayar Uang yang di minta Lutfi, Martias menduga bahwa Lutfi, Indra Junaidi,dan Wahyu menumbalkan dirinya dengan mencatut Nama Oknum Kejaksaan Agam. Karena selama ini Para oknum yang diduga grogoti uang Negara di Bpbd Kabupaten Agam Kebal Hukum dan tidak terjamah Hukum.
Tambahnya lagi,di hari dimintai uang oleh Kalaksa Lutfi 7/8/2018 tersebut Martias Spd lansung menyampaikannya pada atasannya Yunaidi,setelah itu mendatangi sekretaris BPBD Nelfendri ST, yang sedang mengikuti Diklat di Baso juga menyampaikan kondisi tersebut.
Hal semua itu di perkuat Martias Spd saat di konfirmasikan Tim Dpw Lsm Garuda RI Sumbar di Lubuk Basung 8/1/2019 sekitar pukul 22:00 Wib.
Ketika hal ini di konfirmasikan pada Kalaksa Lutfi kekantornya dianya sdg DL berada di Jakarta. Sekretarisnya Nelfendri mengatakan : Saya akan upayakan via selular koordinasi dengan Kalaksa Lutfi terkait kedatangan Tim independent yang di pimpin Bj Rahmad.
Kamis 10/1 Tim datangi kantor Bupati Agam untuk konfirmasi Sekda Agam Drs H Martias wanto,beliau Dinas Luar (DL) ke Padang. Dan dibenarkan oleh Asisten 1 Bidang pemerintahan Rahman Sip bahwa Sekda DL ke Padang. Rahman pun enggan memberikan komentar. Karena saat ini Insfektorat sedang lakukan pemeriksaan terhadap kasus ini.
Terkait hal mencatut nama salah seorang oknum Jaksa di Agam,Kasi Intel Devitra Romiza SH. MH mengatakan pihaknya akan lakukan koordinasi dengan pimpinan,serta akan koperhenshif untuk menyikapi informasi tersebut. Ucapnya ketika di konfirmasi Tim di ruang kerjanya 10/1/2019 sekitar 13:46 Wib.
Sementara itu ketua Dpw Lsm Garuda Nasional Sumbar Bj Rahmat mengatakan: Terkait konflik Intern di Bpbd pihaknya bersama tim telah mendatangi Kejaksaan Agam 10/1/2019 yang notabenenya Kalaksa Lutfi minta uang pada Martias untuk menutupi kasus.Tim disabut oleh Kasi intel. Ucapnya
Lanjutnya,Agar pihak terkait sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut,sebelum berlanjut ke ranah hukum.Dengan di dasari tiga lembar surat tersebut akan membuka pintu masuk ke Bpbd yang selama ini diduga sengaja di tutup-tutupi,yang mungkin akan merusak citra di Kabupaten Agam . Serta kedepannya tidak ada lagi ASN dan pejabat yang merasa dekat dengan penegak hukum,dan tidak terjamah hukum,sehingga menumbalkan bawahannya. pungkas Bj Rahmat(Tim)
Martias yang menerima surat juga memberikan jawaban dengan surat.Pada surat tersebut yang intinya agar pihak Bpbd juga memberikan hak-haknya,dan bersedia mengembalikan aset yang di bawa. (Laptop, radio HT)
Dalam surat tersebut Martias juga membeberkan beberapa item yang menyangkut borok Bpbd yang diduga berpotensi merugikan negara seperti : Pembelian alat pendeteksi pergeseran tanah Early warning syastem (EWS)konon harganya kurang lebih Rp 3 M (Harga Resmi di Pasaran Sekitar Rp 250 Jt) diduga terjadi "MARK UP" Alat tersebut di pungsikan kurang lebih 6 bulan, per Oktober 2018 tidak dipungsikan lagi.Karena biaya pengoperasian alat tersebut perbulannya Rp 7 Jt,Bpbd tidak mampu untuk membiayainya. Pemda agam juga tidak bisa mendanai Early warning syastem (EWS) juga diduga tidak sesuai spek,dan tidak terdaftar pada aset Pemerintah daerah Kabupaten Agam. Pembelian EWS diambil dari dana Rehab Rekon Dama Gadang. Padahal EWS adalah alat pencegahan dini.(Bisakah masuk Rek Rehab rekon?) penyidik profesional lah yang mampu untuk membuktikannya.
Di jelaskan lagi dalam balasan surat ke Kalaksa Lutfi SH MSI, pada bulan Agustus Martias di mintai uang Rp 150 Jt untuk Salah seorang Oknum Kejaksaan Negeri Agam.Guna untuk menutupi permasalahan, sementara Martias Spd tidak tau kasus yang menjeratnya dan tidak pernah di panggil oleh Jaksa yang di maksud.Martias tidak mau membayar Uang yang di minta Lutfi, Martias menduga bahwa Lutfi, Indra Junaidi,dan Wahyu menumbalkan dirinya dengan mencatut Nama Oknum Kejaksaan Agam. Karena selama ini Para oknum yang diduga grogoti uang Negara di Bpbd Kabupaten Agam Kebal Hukum dan tidak terjamah Hukum.
Tambahnya lagi,di hari dimintai uang oleh Kalaksa Lutfi 7/8/2018 tersebut Martias Spd lansung menyampaikannya pada atasannya Yunaidi,setelah itu mendatangi sekretaris BPBD Nelfendri ST, yang sedang mengikuti Diklat di Baso juga menyampaikan kondisi tersebut.
Hal semua itu di perkuat Martias Spd saat di konfirmasikan Tim Dpw Lsm Garuda RI Sumbar di Lubuk Basung 8/1/2019 sekitar pukul 22:00 Wib.
Ketika hal ini di konfirmasikan pada Kalaksa Lutfi kekantornya dianya sdg DL berada di Jakarta. Sekretarisnya Nelfendri mengatakan : Saya akan upayakan via selular koordinasi dengan Kalaksa Lutfi terkait kedatangan Tim independent yang di pimpin Bj Rahmad.
Kamis 10/1 Tim datangi kantor Bupati Agam untuk konfirmasi Sekda Agam Drs H Martias wanto,beliau Dinas Luar (DL) ke Padang. Dan dibenarkan oleh Asisten 1 Bidang pemerintahan Rahman Sip bahwa Sekda DL ke Padang. Rahman pun enggan memberikan komentar. Karena saat ini Insfektorat sedang lakukan pemeriksaan terhadap kasus ini.
Terkait hal mencatut nama salah seorang oknum Jaksa di Agam,Kasi Intel Devitra Romiza SH. MH mengatakan pihaknya akan lakukan koordinasi dengan pimpinan,serta akan koperhenshif untuk menyikapi informasi tersebut. Ucapnya ketika di konfirmasi Tim di ruang kerjanya 10/1/2019 sekitar 13:46 Wib.
Sementara itu ketua Dpw Lsm Garuda Nasional Sumbar Bj Rahmat mengatakan: Terkait konflik Intern di Bpbd pihaknya bersama tim telah mendatangi Kejaksaan Agam 10/1/2019 yang notabenenya Kalaksa Lutfi minta uang pada Martias untuk menutupi kasus.Tim disabut oleh Kasi intel. Ucapnya
Lanjutnya,Agar pihak terkait sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut,sebelum berlanjut ke ranah hukum.Dengan di dasari tiga lembar surat tersebut akan membuka pintu masuk ke Bpbd yang selama ini diduga sengaja di tutup-tutupi,yang mungkin akan merusak citra di Kabupaten Agam . Serta kedepannya tidak ada lagi ASN dan pejabat yang merasa dekat dengan penegak hukum,dan tidak terjamah hukum,sehingga menumbalkan bawahannya. pungkas Bj Rahmat(Tim)
Posting Komentar