Namun jika dilihat dari kenyataan yang ada dewasa ini, para ulama atau pun da’i sepertinya mulai memprihatinkan. Pasalnya kerap mendapat ancaman baik fisik, maupun non fisik. Sehingga dengan dasar itulah perlu adanya perlindungan dan pemuliaan bagi mereka.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Padang berencana merumuskan perlindungan yang tepat bagi para da’i dan ulama di Kota Padang khususnya.
Niatan itu pun diawali dengan digelarnya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Perlindungan Da’i dan Ulama” yang dilangsungkan di Aula Kantor Baznas Kota Padang, Selasa (12/3). Kegiatan ini menghadirkan perwakilan ormas dan lembaga keagamaan, ikatan muballigh dan unsur terkait lainnya.
Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah sewaktu membuka FGD menyampaikan, agenda FGD ini memang menjadi fokus utama Pemko Padang saat ini.
“Sebab, para da’i dan ulama wajib diberikan perlindungan. Apalagi bagi kita di ranah Minang yang berfalsahkan adat basandi syara’-syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK). Syara' mangato adat mamakai," ujarnya.
Melalui FGD ini akan melahirkan ide-ide, masukan dan gagasan untuk melahirkan perlindungan hukum bagi para ulama dan da'i di Kota Padang, tambah wako.
"Perlindungan yang dimaksud adalah, bagaimana para ulama dan da'i selaku yang memegang otoritas dan kompetensi dalam hal keagamaan di masyarakat, terlindungi dari tindakan yang mengancam. Baik berupa fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, pembakaran dan sebagainya. Begitu juga terlindungi dari non fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, serta berita 'hoax' dan segala bentuk kriminalisasi hukum," jelasnya tegas.
"Apalagi bukan hanya di dunia saja, tapi para alim ulama dan da'i berperan membimbing kita untuk selamat sampai ke akhirat kelak. Jadi untuk itu mereka harus kita berikan perlindungan dari banyak hal dalam artian luas. Baik dalam bentuk keamanan jiwa dan raga serta dari segi kebutuhan kehidupan sehari-hari," imbuh wali kota mengakhiri.
Sementara itu Kepala Bagian Kesra Jamilus selaku ketua panitia pelaksana menyebutkan, manfaat FGD tersebut diantaranya ingin memperoleh data kualitatif yang bermutu seputar perlindungan da’i dan ulama. Sementara tujuannya untuk memperoleh masukan atau informasi tentang upaya yang harus dilakukan terhadap perlindungan da’i dan ulama.
"Kita berharap, melalui FGD ini akan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk perlindungan dai dan ulama yang cukup banyak di Kota Padang,” harapnya.
"Jadi kita akan membuat Perwako untuk upaya ini dengan didasari Undang-undang, Peraturan Menteri dan Perda Kota Padang nantinya. Sehingga dengan demikian, apabila para ulama dan da'i dalam penyampaian dakwahnya tidak bertentangan dengan aturan namun mendapat tantangan dari masyarakat atau ormas dan pihak lainnya yang tidak senang, maka disinilah peran pemerintah memberikan perlindungan," jelas Jamilus.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso, Kepala Bagian Kesra Jamilus, Kepala Bagian Hukum Syuhandra serta narasumber diantaranya Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag (Ketua MUI Kota Padang) dan Miko Kamal SH. Phd. (at)
Posting Komentar