bedah kasus

'Kubur Batu', Untuk Akali Timbunan ?

terlihat hamparan bekas bongkaran dan batu sebelum ditimbun
Padang-integritasmedia.com-WALIKOTA Padang Mahyeldi Asharullah pernah mengatakan, pemerintahannya akan terus menggali dan mengembangkan potensi wisata di Kota Padang.  Dan dia akan terus mencari cara supaya jumlah kedatangan wisatawan ke Kota Padang terus meningkat. Karena pertumbuhan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK).

Salah satunya dengan melalukan pembangunan untuk mempercantik Kawasan Wisata Pantai Padang. Ini dilakukan agar menarik perhatian pengunjung untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana telah dilakukan, dan tahun ini telah dibangun pedestrian dan spot-spot yang menarik untuk menikmati suasana di sana.

Namun keinginan Walikota Mahyeldi tersebut, tidak akan berjalan mulus. Karena tidak didukung sepenuh hati oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Salah satunya oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kota Padang yang dipercaya untuk mengelola pekerjaan pembangunan pedestrian Pantai Padang di kawasan Pantai Muaro Parak Karambia.

Dimana pekerjaan yang dipercayakan kepada rekanan CV. Setia Karya Pratama ini, terkesan dikerjakan asal jadi dan ada yang ditutupi-tutupi. Betapa tidak, pyoyek yang bernomor kontrak 60/KONT-CK/PBKPP/2019 dengan konsultan supervise PT. Yasa Kreasindo Gemilang ini tidak dilengkapi dengan besaran anggarannya pada papan proyek, dan di dalam bekerja diduga juga telah ‘bermain’ terutama pada pengunaan timbunan dan kastin.

Dari pantauan integritas di lapangan saat melaksanakan pekerjaan timbunan, terlihat kontraktor mengunakan bekas bongkaran dan batu, lalu baru ditutupi dengan material timbunan sebagaimana biasanya.

Bahkan paving block yang digunakan banyak yang bekas. Padahal dalam plang tidak disebutkan pekerjaan pemeliharaan. Parahnya lagi, pengunaan kastin bekas yang sudah pecah disambung mengunakan plesteran.

Selain itu, Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga tidak tipenuhi oleh kontraktor dalam bekerja. Padahal SMK3 ini sudah diangarkan sesuai dengan kontrak.

Semua itu bisa terjadi, diduga karena kurangya pengawasan dari pihak terkait  (Dinas PRKPP Kota Padang).

Dengan pekerjaan seperti itu, ketahanannya diprediksi tidak akan dapat bertahan lama. Karena kawasan tersebut cukup ramai. Dan mobilisasi orang yang melintas diatasnya yang cukup padat, tidak akan mampu ditahan oleh konstruksi pekerjaan yang asal-asalan tersebut.

“Ini merupakan indikasi pengurangan volume tanah timbunan,” ungkap salah seorang pegawai di Dinas PRKPP di kawasan Sudirman saat integritas berkunjung kesana untuk mencari 'pembenaran' sehubungan dengan kejanggalan pegerjaan proyek ini dari petinggi OPD tersebut.

Tidak mendapatkan konfirmasi di kantor Dinas PRKPP, integritas mencoba menghubungi Ihsanul Rizki, Kepala Bidang Cipta Karya melalui WhatsApp, namun juga tidak ada komentar sama sekali darinya. (hen)

About integritasmedia2016

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.