"Saya tidak tahu kalau nama istri saya masuk dalam daftar penerima BLT Kemensos RI dan saya yakin serta saya pertanggung jawabkan data BLT itu dari pusat bukan dari data musna nagari," kata Atrizal Fahmi. Minggu (21/6), di salah satu kantor redaksi media , dihadapan para wartawan dan humas parik paga Nagari Bawan.
Ia juga menambahkan, undangan dari pos baru ini saya tahu dan dana bantuan itu tidak ada saya terima.
Ditempat lain salah seorang Kader di hadapan wartawan menyampaikan undang penerima BLT untuk masyarakat Bawan dari kantor pos sudah kita serahkan ke Wali jorong untuk membagikan ke masyarakat. Senin (15/6), di kantor Pos Simpang Gudang Manggopoh.
"Mana masyarakat yang saya tahu, langsung saya yang mengantarkannya. Untuk nama istri Jorong, tanpa sepengetahuan Jorong Pudung Atrizal Fahmi. Undangan dari kantor pos langsung saya beritahukan ke Sekretaris Nagari bahwasannya istrinya jorong dapat BLT dan di kantor pos saya laporkan untuk mengcancel dana tersebut," jelasnya.
Kader ini pun menyebutkan, selain nama istri Wali Jorong yang masuk di BLT, ada kasus lain sebanyak 13 KK masyarakat Jorong Pudung yang menerima BLT Kemensos hangus untuk menerima dana bagi tahap pertama. Terlambat datang ke kantor pos dan dikarenakan masyarakat terlambat tahu dapat informasi atau undangan dari Jorong.
"Undangan itu jauh hari sudah saya beritahukan ke Jorong, tapi beliau lambat menjemputnya. Saat undangan itu dijemput dari tempat saya, itu pun bukan jorong langsung, akan tetapi orang suruhannya yang datang. Setelah itu, saya tidak tahu lagi," ungkapnya.
Mengenai data penerimaan BLT, Kamirudin Walinagari Bawan menyebutkan seluruh data di input dari hasil mufakat musyawarah nagari (musna), untuk seluruh program seperti BLT Provinsi, Kemensos, Kabupaten dan Nagari. Jumat (26/6), di Kantor Nagari Bawan.
"Untuk Nagari Bawan kita mendapatkan kuota keseluruhan 1.265 KK, yang terdiri BLT Provinsi 228 KK, BLT Kemensos 267 KK, BLT Kabupaten 389 KK dan BLT Nagari 381 KK, sedangkan KK masyarakat yang masuk 3.000 KK," paparnya Walinagari.
Dalam menginput data, Kamirudin mengatakan kita ada tim musna, yang terdiri dari Bamus, Jorong, Dusun, Ketua Pemuda dan Kader KB dan Posyandu.
"Khususnya pembagian BLT Kemensos, tidak tugas kita membagikannya. Karena Kemensos sudah ada MOU dengan pihak pos untuk mengantarkan dan Camat pun memberitahukan sama seperti itu," sebutnya.
"Kalau ada masyarakat terlambat tahu dan akhiran bantuan tahap pertama hangus, itu bukan kesalahan dari pihak kita nagari, akan tetapi pihak pos yang salah. Karena seharusnya pihak pos yang mengantarkan langsung ke tangan masyarakat. Tapi kalau di Bawan, saya lihat pihak pos kerjasama dengan kader mengantarkannya tanpa ada kita ketahui," ungkapnya.
Ia juga menambahkan, kalau untuk data yang hangus tersebut. Kita mau bantunya kalau pihak pos membuat berita acara atau masukkan surat diberitahukan ke kita.
"Tapi kalau mengenai nama istri Jorong kenapa masuk dalam daftar terima BLT, itu tanyakan ke Sekretaris Nagari karena beliaulah yang membekap dan juga lebih mengetahuinya data tersebut. Karena waktu penginputan pertama, sudah saya ingatkan untuk menghapus nama tersebut. Kenapa kembali masuk lagi, itu saya tidak tahu, karena saat itu saya ada kegiatan diluar," jelasnya dengan tegas.
"Karena kita ingin penerimaan BLT itu tidak tetap sasaran dan sudah diatur dalam peraturan, khususnya bagi ASN, TNI/Polri dan juga perangkat desa/nagari, tidak masuk dalam golongan penerima BLT, karena memiliki gaji pokok dari negara dengan kata lain mereka tidak termasuk terdampak pandemi Covid-19," pungkasnya.
Di tempat terpisah Agus Arianto selaku kepala kantor pos di simpang gudang membenarkan ada dana BLT masyarakat nagari bawan yang hangus menerima untuk penyaluran tahap pertama, yaitu dari program kemensos, karena masyarakat itu terlambat datang ke kantor pos. Senin (29/6), di Manggopoh Ke. Lubuk Basung.
"Sungguh sangat disayangkan pihak pemerintah nagari bawan kurang overaktif. Sehingga masyarakatnya terlambat mengetahuinya," ulasnya.
Agus menyebutkan, kami pihak PT. Pos Indonesia bekerjasama kepada kemensos RI untuk menyalurkan BLT Provinsi maupun Kemensos. Seharusnya pihak pemerintah nagari ikut serta membantu. Karena yang dapat BLT, kan masyarakatnya. Mereka yang menginput data masyarakat, berarti mereka yang lebih tahu dimana tempat tinggal masyarakatnya.
"Kami juga pihak pos, sudah ada koordinasi ke pihak Nagari melalui seknag bawan, dalam memberitahu jadwal penyaluran dana BLT," tutupnya. M.R
Posting Komentar