Payakumbuh,Integritasmedia.com - Permasalahan kemiskinan adalah masalah klasik setiap daerah,
strategi penanganannya tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
Namun haruslah secara bersama-sama, komprehensif, dan berkesinambungan.
Untuk itu pemerintah kota Payakumbuh melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP)
tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) tahun 2017-2022
di Aula lantai 2, Kantor Bappeda, Jalan Rky. Rasuna Said, Kamis
(30/11).
Acara yang dibuka Wakil Walikota Erwin Yunaz tersebut dihadiri oleh
sejumlah OPD terkait, LPM, LSM, BUMD/BUMN, Perguruan Tinggi, Forum Kota
Sehat, Forum Lansia, Camat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Erwin sangat mengapresiasi kegiatan
ini, karena dalam penyusunan
SPKD tersebut sangat diperlukan masukan
dari berbagai elemen dan stakeholder di masyarakat.
“Melalui forum ini kita bisa dapatkan masukan untuk penyempurnaan
dokumen SPKD tahun 2017-2022 dari berbagai elemen dan stakeholder di
kota Payakumbuh. Serta terbentuknya komitmen sinergitas lintas sektoral
dan lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi
penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Wawako Erwin.
Kemudian Wawako mengatakan bahwa pada tahun 2012 yang lalu,
persentase angka kemiskinan di kota Payakumbuh berada pada kisaran 9%.
Sehingga pemerintah daerah perlu strategi khusus untuk melakukan
penekanan angka tersebut.
“Penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh
dari semua pihak dikerahkan, kemudian memerlukan penyusunan
langkah-langkah yang strategis dan komprehensif sehingga dalam bentang
waktu yang cukup antara 2012-2016 tingkat kemiskinan turun hingga berada
pada kisaran 6,46%. Ini artinya terjadi penurunan 2,55%. Dan patut kita
syukuri bersama,” ungkap Erwin.
Menurut Erwin Yunaz, kota Payakumbuh menjadi salah satu dari 50
kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan program Sistem Layanan
Rujukan Terpadu (SLRT). Dimana program ini adalah dalam rangka
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
“Untuk itu dengan adanya program dan layanan yang dikelola bersama
oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemko Payakumbuh
untuk periode lima tahun mendatang bertekad untuk terus berusaha
menurunkan tingkat kemiskinan hingga angka 5%,“ pungkas Wawako.(a)
Posting Komentar