Wakil Bupati : Daerah Butuh Rp 12 Miliar Tangani Covid-19

Limapuluh Kota,Integritasmedia.com - 

umlah pasien Dalam Pengawasan di Kabupaten Limapuluh Kota terus bertambah. Sampai Selasa (24/3) siang, jumlah PDP sudah mencapai 4 orang.  "PDP ini adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus Corona. Sampai siang selasa jumlahnya sudah 4 orang,"terang Tien Septino Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota saat sidak Wakil Bupati Ferizal Ridwan dan Ketua DPRD Deni Asra terkait persiapan pencegahan penyebaran virus Corona diaula Dinas Kesehatan Limapuluh Kota.

Wabup dan Ketua DPRD
di Panti Jompo

Diakui Tien, untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sudah berkurang. Sehari sebelumnya 54 orang dan Selasa (24/3) sudah berkurang menjadi 39 orang. "Kendalan kita, peralatan yang terbatas dan anggaran yang tidak ada. Untuk masker saja, jumlahnya tidak berapa. Begitu juga dengan Alat Pelindung Diri, sangat terbatas,"ucapnya.

Wabup dan Ketua Dprd
di Panti Asuhan

Sedangkan, Wakil Bupati Limapuluh Kota terus mensport tenaga kesehatan untuk terus bekerja dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Diakui Wakil Bupati, untuk penanganan virus tersebut, Pemkab Limapuluh Kota butuh dana sebesar Rp 12 Miliar. "Setelah kita kaji, anggaran yang dibutuhkan tersebut terang Ferizal Ridwan. 

Disampaikannya juga mengarah pada SK Penanganan Corona di Limapuluh Kota, anggaran sebanyak itu akan dimanfaatkan untuk keperluan antisipasi dan pencegahan corona. 

Seperti untuk kesiapan ruang isolasi yang sesuai standar di rumah sakit dan puskesmas yang ada rawat inap. Kemudian untuk kebutuhan Alat Perlengkapan Diri bagi ratusan petugas.

Selanjutnya, untuk stimulan buat petugas, penyemprotan dan masker buat masyarakat serta operasional tim gugus. Dan terakhir untuk pembiayaan operasional pada daerah perbatasan, dan beberapa biaya yg juga untuk tindakan pencegahan, pengawasan.

"Dana itu bisa di ambilkan dari pergeseran anggaran di APBD. Seperti mengurangi perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan anggota DPRD. Merasionalkan anggaran yang mendesak dan perlu, seperti pembelian kendraan, mengurangi anggaran yang dianggap mubazir seperti untuk baliho termasuk spanduk. Kemudian membatalkan program kegiatan yg bersifat berkumpul atau acara acara," terang Wakil Bupati.

Menurutnya disamping Rp 12 Miliar tersebut daerah  mesti juga punya dana cadangan atau tanggap darurat paling tidak Rp 5 Miliar diluar Rp 12. Wakil Bupati menjelaskan, anggaran untuk rumah sakit mesti disuntik paling tidak Rp 3 Miliar, puskesmas yang ada rawat inap masing masing Rp 500 juta serta seluruh puskesmas.

"Puskesri juga harus diaktifkan sehingga bisa terlayani dan terpantau kesehatan mereka. Langkah lain bisa dilakukan adalah melakukan pergeseran anggaran serta merobah chas flow nya. Kita sudah sampaikan ke TAPD tentu ini semua tergantung kebijakan Bupati dalam hal ini. Hal lain tentu kita mohonkan ke pemerintah pusat juga mengalokasikan tambahan transfer daerah sebagai dampak virus Covid-19,"ucap Wakil Bupati Limapuluh Kota. 

Sementara, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Desri Asra akan membawa persoalan penanganan penyebaran virus corona ke DPRD untuk dibahas bersama. Terutama terkait anggaran penanganan virus tersebut untuk daerah,ujarnya.(Anton Cino)