Pemko Payakumbuh Gelar LPPD dan IKK Tahun 2021


 Payakumbuh, Integritasmedia. Com— Berkeliling di Koridor Majelis Ngalau Indah di Lapangan 0,33 Kantor Walikota Payakumbuh, (20/1) pagi, Sidang Pembinaan Laporan Tata Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Utama (IKK) 2021  ) Pemkot Payakumbuh menjadi kewenangannya melalui tahapan kewenangan Setdako Kota Payakumbuh.


  Dengan pembekalan audio system dari Biro Pemprov Sumbar, Kepala Otonomi Daerah Marliosni, S.Sos, MM bersama Fungsional Qadriansyah, SSTP, majelis LPPD dan IKK tahun 2021 dipimpin melalui sarana Asisten I Kewibawaan dan Kesejahteraan Dafrul  Pasi yang disusul dengan bantuan Kabag Pemerintahan Sertdako Payakumbuh Aplimadanar, Inspektur Andri Narwan dan disaksikan oleh seluruh Kadis, sekretaris dan kepala OPD di Payakumbuh.


  Mengawali sambutannya, Wali Kota yang diwakili melalui sarana Asisten I Dafrul Pasi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya Rapat Penyusunan Laporan Tata Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Key Performance Indicator (IKK) LPPD tahun 2021.


  “Atas nama Pemkot Payakumbuh, kami sangat menghormati dan menyambut baik pelestarian kegiatan ini, dan sebenarnya kami berharap melalui hobi ini dapat memberikan manfaat yang bermanfaat bagi siapa saja untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas hidup kita.  mencintai Kota Payakumbuh,” ujarnya.

  Dafrul menambahkan, narasi di dalam LPPD adalah aplikasi dan olahraga, tingkat pemenuhan standar minimal karier, jumlah pegawai, kualifikasi akademik, pangkat dan golongan, ragam pejabat struktural dan berguna, alokasi dan realisasi kisaran harga, situasi pusat.  dan infrastruktur yang digunakan, masalah dan kondisi, di samping mata pelajaran yang dianggap penting untuk diusulkan.


  “Ketertarikan ini merupakan salah satu upaya booming know-how dalam mengembangkan dan menyusun LPPD Kota Payakumbuh pada tahun 2021, mulai dari tata letak alat hingga perintah pengisian Indikator Kinerja Utama (IKK), agar dapat menghasilkan ekstra ideal.  bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan bantuan menggunakan persamaan persepsi. Dibuat di setiap unit lukisan Aparatur Daerah,” ujar Daf, sapaan akrab Asisten I.


  Dia bersikeras, contoh lukisan yang cepat dan sistematis harus menjadi kecanduan karena sebenarnya hobi otoritas ini memelihara dan membuat dokumen siklus tanpa batas.  Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi merupakan tanggung jawab yang diamanatkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peninjauan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Peninjauan Kembali pada  pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan pencatatan LPPD kepada masyarakat.


  “Setelah kita mempelajari LPPD, kita dapat memahami sejauh mana keberhasilan kinerja secara keseluruhan pada setiap indikator kinerja yang penting secara keseluruhan.  Secara keseluruhan baik buruknya kinerja OPD yang memuat urusan wajib dan tidak wajib nanti akan diatur dalam LPPD ini.  Saya menyadari betul, salah satu berkah dari penilaian kinerja menyeluruh berbasis LPPD ini terutama adalah perlunya menyertakan bukti nyata dari fakta-fakta yang disampaikan di dalam LPPD,” ujar Daf antusias.


  Pembantu I pun kini tak lupa menyampaikan bahwa selain sebagai alat untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, pembinaan dan pengangkutan LPPD ini juga merupakan bentuk kepatuhan pemerintah lingkungan untuk terus berkoordinasi dengan otoritas yang lebih maju.  Hal ini pada hakekatnya juga sebagai bentuk pengabdian untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain sebagai bentuk pengakuan bahwa pemerintah lingkungan sekarang tidak akan mampu lagi menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sini.  lokasi tanpa bantuan pemerintah provinsi dan kritis.  Tidak mungkin dengan postur APBD yang pada umumnya dialokasikan untuk belanja miring, sebagai cara untuk membangun infrastruktur yang diinginkan melalui masyarakat, seperti mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.


  “Jadi bukan hanya hak yang kita tuntut, tapi juga kewajiban kita, serta transportasi LPPD yang tepat waktu, yang juga harus menjadi perhatian kita,” tegasnya.


  Oleh karena itu, terkait dengan pelatihan LPPD ini, Pembantu I meminta kepada seluruh ketua OPD untuk melakukan berbagai hal, antara lain dengan bantuan penggunaan tanggal keluar Januari LPPD telah diserahkan kepada pemerintah provinsi.  Ketua OPD diminta kesadaran menyelesaikan tanggung jawabnya agar jadwal pertandingan olahraga yang diputuskan melalui penyusunan kelompok dimulai dari pengumpulan fakta, penyesuaian statistik dengan kondisi wilayah, analisis informasi, bantuan OPD dan finalisasi LPPD yang diharapkan.  akan selesai pada pertengahan Januari 2022. Pada saat yang sama, selain LPPD juga diwajibkan untuk menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang saat ini juga sedang melakukan proses ujian laporan keuangan daerah dengan menggunakan BPK RI.  .  Untuk alasan ini, sangat penting untuk menyadari korelasi dan sinkronisasi di antara dokumen-dokumen arsip.  Oleh karena itu, OPD perlu menyusun informasi yang benar, tepat dan bertanggung jawab.  Sehingga nantinya tidak ada pembedaan pencatatan antara LPPD, LAKIP dan OPD tinjauan ekonomi.


  Sementara itu, Aplimadanar, pimpinan Sekretariat Pemerintah Payakumbuh dalam catatannya, dalam catatannya mengatakan, motif pelaksanaan Rakor LPPD berubah menjadi untuk menawarkan keahlian kepada petugas di setiap OPD dalam pengisian catatan Indikator Kinerja Utama (IKK),  cara yang baik untuk meningkatkan keunggulan catatan LPPD Kota Payakumbuh pada tahun 2021.


  “Agar Pemko Payakumbuh dalam masa depan dapat terus meningkatkan masing-masing OPD dalam memberikan kinerja keseluruhan yang baik agar Pemko Payakumbuh bisa menjadi yang terbaik di LPPD tingkat Provinsi Sumbar nantinya,” tandasnya.


  Dia bertekun, penilaian LPPD 2020 dapat disebutkan pada tahun 2021, dan kita dapat melakukan pendidikan rekor tahun 2021 dengan tujuan akan disebutkan pada tahun 2021 sehingga dapat diteruskan melalui jalur otoritas utama melalui Barat.  Pemprov Sumatera," kata Aplimadanar.


  Setelah kekosongan Asisten I Dafrul Pasi dan Kepala Sekretariat Pemerintah Setdako Aplimadanar, majelis LPPD dan IKK 2021 tetap melanjutkan ke acara utama di mana presentasi dan  presentasi individu bantuan telah dilakukan kepada semua individu yang hadir.(a)

Post a Comment

أحدث أقدم