Kerja nyata Bupati Solok itu membuahkan hasil yang sangat gembilang. Hal tersebut terlihat dari kedatangan rombongan Kemenko Polhukam RI yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma TNI Dr. Penny Radjendra dan Kepala Bidang Telekomunikasi pada Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI ke daerah Kabupaten Solok.
Kedatangan Tim Kemenko Polhukam RI itu disambut oleh Bupati Solok Epyardi Asda didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Mirda di ruang kerjanya. Juga hadir Perwakilan Provider PT. Telkom Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo Hutchison, PT. XL Axiata serta PT. Smartfren Telcom (8/11/22).
Bupati Solok merasa sangat senang atas kehadiran Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Dan rombongan. Karena untuk permasalahan akses internet sudah menjadi kebutuhan. Bupati mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah momentum yang bagus.
Bupati Solok, Epyardi Asda mengucapkan terimakasih atas kedatangan. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika. Dan rombongan serta provider ke Kabupaten Solok.
Bupati solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar dan rombongan Melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan titik titik blank spot dengan Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, S.T., M.Sc. serta Kepala Bidang Telekomunikasi pada Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Solok di ruang kerja Bupati Solok.
Bupati menyebutkan sebagai Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan kondisi wilayah yang dikelilingi hutan dan perbukitan. Hingga saat ini jaringan telekomunikasi belum merata di Kabupaten Solok.
Tak hanya itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tentu perlu di optimalkan dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah. Dengan memodernisasi birokrasi dalam pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat.
Menurutnya Epyardi Asda, kebutuhan jaringan telekomunikasi semakin tinggi. Dari berbagai sektor, baik itu untuk kebutuhan pendidikan, UMKM, Pariwisata dan kebutuhan lainnya, tentunya hal ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat.
"Maka dengan status blank spot tersebut, saat ini secara perlaha Pemkab Solok mengebut untuk mengatasi persoalan yang sudah lama dirasakan masyarakat dibeberapa nagari tersebut," sebutnya.
Di Kabupaten Solok masih terdapat banyak daerah-daerah yang blank spot. Untuk memenuhi kebutuhan itu, masyarakat ada yang rela naik ke lokasi-lokasi yang tinggi seperti perbukitan. Hanya untuk mendapatkan signal, kondisi itu tentu memprihatinkan di masa sekarang.
“Saya berharap kehadiran Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI kedaerah ini. Bakal bisa dalam mencarikan solusinya segera mungkin, agar tidak ada lagi blank dareah spot di Kabupaten Solok," jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra menyebutkan. Saat ini di Kabupaten Solok terdapat 12 nagari Kategori No Internet Access, dan 4 nagari kategori Blank Spot Area, yakni Nagari Aieluo Kecamatan Payung Sekaki, nagari Garabakdata dan Tanjungbalik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah, serta Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas.
Tahun ini pihaknya sudah mengajukan permohonan jaringan telekomunikasi kepada Kemenkominfo RI. Melalui Badan Aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (BAKTI), untuk pengadaan jaringan di Kabupaten Solok yang masih lokasi Blank Spot.
"Namun, status Kabupaten Solok yang bukan daerah tertinggal, membuat program tersebut belum bisa dijalankan di Kabupaten Solok. Program Bakti itu hanya untuk kabupaten tertinggal," ungkapnya.
Meskipun demikian, dengan adanya peluang dan solusi dari Bidang Koordinasi Komunikasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Ia berharap, kedepannya kawasan blank spot maupun no internet bisa dikurangi di Kabupaten Solok, sehingga akses telekomunikasi bisa lancar, dan semakin mempertegas program smart city yang sedang digencarkan.
Andi selaku perwakilan provider, dan operator tersebut, memberikan ide berupa penawaran kepada pemerintah daerah, bahwa untuk membangun sebuah tower membutuhkan waktu yang lama. Ini dikarenakan pembangunan didasarkan oleh orientasi bisnis.
Contoh untuk hal tersebut adalah untuk daerah yang penduduknya berada di perbukitan, dan terpisah jauh dari satu nagari ke satu nagari lainnya. Hal ini membuat operator mempertimbangkan dari segi bisnis, apakah dengan membangun tower di daerah tersebut memiliki untung yang tinggi atau tidak.
Maka dengan itu, dengan semua titik potensi bisnis di daerah yang akan di bangun tower, pihak operator akan merangking daerah blank spot yang kemungkinan memiliki potensi bisnis yang bagus, daerah itulah yang akan di prioritsakan.
Tidak hanya itu, untuk pengabulan permohonan pembangunan tower tersebut juga butuh waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit, serta faktor kontur daerah yang berbukit-bukit serta jumlah populasi jiwa di suatu daerah.
Untuk itu, Ia menyarankan kepada pemkab Solok agar bekerjasama dengan pihak-pihak yang berpengalaman dalam membangun tower. Artinya, Andi selaku perwakilan telkomsel mengatakan bahwa akan lebih baik jika pemda lah yang menyediakan tower, dikelola oleh pemda yang bekerjasama dengan BUMNAG untuk pemeliharaannya.
Dengan begitu, tower yang dibangun bisa disewakan kepada operator, dan operator siap untuk menyediakan perangkat yang dibutuhkan (BTS), hal ini bisa berdampak pada lebih cepatnya perwujudan akses internet ke daerah blank spot tersebut.
Bupati pada kesempatan itu langsng mengambil keputusan untuk membangun tower di 10 titik blank spot yang ada di Kabupaten Solok. Untuk daerah yang akan dibangun Bupati meminta Dinas Kominfo Kabupaten Solok bekerjasama dengan operator untuk survey lokasi.
”Diminta Dinas Kominfo bergerak cepat, agar nantinya tower yang akan dibangun tersebut, bisa di masukan ke dalam rancangan perubahan anggaran yang masih belum ketok palu,” tegas Epyardi Asda.
Untuk memperjelas situasi dan kondisi daerah yang menjadi titik blank spot, Bupati mengajak Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta provider dan operator turun langsung survei ke lapangan. Adapun daerah yang di kunjungi adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Bukit Bais.
Menanggapi hal itu, Asistein Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI, Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti persoalan ini. “Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keinginan Pemkab Solok dalam hal ini bisa terwujud,” katanya.
Dalam dialog yang juga di hadiri oleh perwakilan provider, dan operator tersebut, memberikan ide berupa penawaran kepada pemerintah daerah, bahwa untuk membangun sebuah tower membutuhkan waktu yang lama. Ini di karenakan pembangunan di dasarkan oleh orientasi bisnis, perwakilan telkomsel mengatakan bahwa sebenarnya pembangunan tower tiap tahunnya tidak pernah berhenti, hanya saja skala prioritasnya yang sudah berbeda. ..
Untuk memperjelas situasi dan kondisi daerah yang menjadi titik blank spot seperti yang telah di bicarakan, Bupati mengajak Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta provider dan operator turun langsung survei ke lapangan. daerah yang di kunjungi adalah Kec. IX Koto Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Bukit Bais.(Roni)
Posting Komentar