Bukittinggi, Integritasmedia.com– Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi, mengangkat Tema, Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024” bertempat di Hotel Pusako Kota Bukittinggi. Selasa,(14/2/2023)
Kegiatan yang merupakan salah satu agenda Sosialisasi Bawaslu Kota Bukittinggi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tugas pengawas pemilu serta mengajak peran masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, kegiatan dibuka langsung oleh ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Hariadi Sag maka.
Bukittinggi,Jamgadangnews – Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi, mengangkat Tema, Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024” bertempat di Hotel Pusako Kota Bukittinggi. Selasa,(14/2/2023)
Kegiatan yang merupakan salah satu agenda Sosialisasi Bawaslu Kota Bukittinggi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tugas pengawas pemilu serta mengajak peran masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, kegiatan dibuka langsung oleh ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Hariadi Sag maka.
Apabila ada persoalan tentang data pemilih, masyarakat yang tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam daftar pemilih silahkan menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Kota Bukittinggi, kepada panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan,” ujar Ruzi
Untuk diketahui semua warga kota Bukittinggi itu punya hak untuk memilih di kota Bukittinggi.
Kegiatan acara juga secara simbolis deklarasi deklarasi, Soft launching komunitas pengawasan digital partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” dan secara simbolis acara pemotongan pita “Posko Kawal Hak Pilih”.
*Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas* Koordiv hukum dan pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Eri Fatria, Sag MH menuturkan, ini merupakan kesiapan dan segala kesungguhan kita dalam mewujudkan pemilu damai di Indonesia pada umumnya dan kota Bukittinggi khususnya,
Eri Fatria secara bersama-sama mengajak seluruh tamu undangan membaca isi deklarasi.
“Deklarasi Damai menuju tahun 2024, kami segenap elemen anak bangsa berikrar: 1. Mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 2. Berkomitmen mendukung pemilu yang aman,tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi sara dan politik uang semoga Allah SWT mengiringi langkah kita untuk mewujudkan pemilu damai dan berintegritas di Kota Bukittinggi, amin,” tutup Eri usai membacakan ikrar secara bersamaan.
Penandatanganan pemilu damai diikuti oleh ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Hariadi Sag MA, anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Fatria Sag MH, Asli Warni MH, staf ahli Walikota Bukittinggi Drs.Joni, Dinas kependudukan Capil Bukittinggi, ketua MUI Kota Bukittinggi Ustadz Dr Aidil Arifin Mag, perwakilan organisasi kepemudaan yang diwakili KNPI Bukittinggi, perwakilan Kemenag, Bundo Kandung, Fatayat NU, perwakilan organisasi perempuan Aisiyah, Dandim 0304/Agam, Kapolresta Bukittinggi, kejaksaan negeri kota Bukittinggi, kepala pengadilan agama kota Bukittinggi, perwakilan media(RRI, Padang Ekspres, JMSI, TVRI, detak sumbar), perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama.
Pemateri: Dosen Ilmu Politik UIN Sjech M. Jamil Jambek Bukittinggi Heru Permana Putra S.TP. M.TP., mengatakan, dalam pemilu sangat dibutuhkan literasi yang sangat kuat, karena kita harus hindari politik identitas dan politik uang.
“Pengawasan dan pemantauan pemilu sangat urgen tahun 2024, karena ini pertama kali dilakukan secara serentak di Indonesia (presiden dan legislatif) tentu ini banyak hal yang akan terjadi seperti isu-isu kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Paska runtuhnya orde baru tahun 1998. Kita berada di dalam proses demokratisasi, kalau kita ingin jadi pejabat publik maka kita harus ada dalam pemerintahan, dekat dengan kekuasaan.
“Dalam konteks Reformasi siapa saja bisa jadi pejabat pemerintahan asalkan dipilih mayoritas masyarakat banyak,” tutur Heru.
Apa pentingnya pemilu? Merupakan instrumen pergantian kepemimpinan politik secara reguler damai dan partisipatif.
“Ini merupakan cara kita mengevaluasi kepemimpinan yang kita pilih lima tahun dahulu, dalam UU setiap kepala daerah/eksekutif diberikan kesempatan selama dua periode, nah diperiode pertama kita evaluasi apakah bisa melanjutkan ke periode berikutnya atau tidak,” pungkasnya.(A)
Posting Komentar