Hal itu ditegaskan Bupati Solok Epyardi Asda, mengingat banyaknya laporan ASN yang bolos pada saat Jam Kerja."Hari ini kita sudah memproses hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar aturan dan tidak disiplin," ujarnya (5/3/23).
Tidak hadir 1 smpai 2 hari harus dilakukan pembinaan, 10 hari tidak hadir akan dihentikan pembayaran gajinya. Ia mengingatkan kepada kepala OPD, agar pegawai yang tidak disiplin harus di tindak oleh kepala OPD masing-masing.
Sebab, semua orang punya keahlian masing-masing, jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk, himbauan kepada seluruh Kepala OPD agar memberikan tugas pokok kerja sesuai keahlian yang di miliki masing-masing pegawai.
"Selanjutnya, harapan kita, semua kegiatan menjelang Ramadhan, agar segera di tuntaskan, sehingga target di bulan agustus, seluruh pekerjaan telah selesai, dan kegiatan yang lain-lain bisa menyesuaikan," kata Epyardi Asda.
Lebih lanjut, masing-masing SKPD lingkup Pemkab Solok diminta memaksimalkan kinerja untuk mencapai perubahan yang lebih baik, karena banyak program prioritas yang yang harus diselesaikan sepanjang tahun 2023.
Untuk meningkatkan kualitas sistem dalam pemerintahan, agar untuk memfungsikan sistem kerja bertingkat. Dan, untuk tahun 2023, agar melakukan peningkatan dalam hal paraf surat dari yang manual menjadi paraf digital.
Lebih lanjut, di tahun 2023 ini, telah dianggarkan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan KPA, PPK PPTK dan pekabat pengelola keuangan.
"KPA/PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperoleh hal tersebut, Pemda akan membiayainya dan bekerjasama dengan lembaga yang ada di Unand," jelasnya.
Epyardi Asda juga menyampaikan program prioritas pada tahun 2023 diantaranya, revisi penyusunan perda RTRW, RIPPARDA, PDAM, dan LP2B. Penyusunan Perda penyertaan modal ke Perumda Solinda. Percepatan perbaikan jalan dimana bupati berharap pada saat HUT RI ke 78, jalan kabupaten telah bagus dan layak.
Kemudian, pemilihan Walinagari, hari ulang tahun Kabupaten Solok, festival pariwisata 5 danau, peningkatan RSUD Arosuka menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung dan stroke, dan pengendalian inflasi daerah.
"Segera lakukan percepatan di bidang infrastruktur dan percepatan pada barang dan jasa, seperti pemaketan kegiatan, dan benar-benar mempelajari dan hati-hati dalam pemutusan kontrak, dan administrasi harus detail dan jelas," cetusnya.(Tm/r)
إرسال تعليق