Bersama Mencari Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Banjir di Kota Padang

Foto bersama selepas diskusi.

Padang, integritasmedia.com - MENJAUHKAN masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, atau bersahabat dengan bencana, itulah opsi bagi pengambil kebijakan di Sumatera Barat saat ini. Karena "ranah bundo", pada Jum'at (14/7/23) dikepung bencana besar, kalau di Padang masyarakatnya berkutat menghadapi banjir besar dan longsor, bahkan di daerah Agam malah ada kampung yang "dihondo" galaodo.

Melihat kondisi tersebut, DPW MOI Sumbar bersama pihak Provinsi yang diwakili Eko Faisal dari Diskominfotik, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera V Padang Muhammad Dian Al Makruf, dan Komunitas Peduli Sungai Sumatera Barat Yuda Putra, mengadakan diskusi, Senin (17/7/23) di Gedung LKAAM Sumatera Barat kompleks Masjid Raya Sumbar, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Padang.

Dalam diskusi tersebut, Eko Faisal dari Diskominfotik Sumbar mengatakan, "Yang pas untuk hadir dalam diskusi ini adalah pihak Dinas SDA dan BK, bukannya dari Diskominfotik. Tetapi, pimpinan berpesan untuk penanganan banjir di Kota Padang bisa melalui pengadaan pompa penyedot air, dan memperbanyak akses air untuk bisa sampai ke laut", katanya singkat.

Sejatinya, dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai pihak yang memberikan solusi dalam pencegahan bencana banjir dan masyarakat berperan sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan solusi yang diberikan oleh pemerintah meskipun dimulai dari hal kecil, ungkap Yuda Putra dari Kumunitas Peduli Sungai (KPS).

Selanjutkannya, masyarakat haruslah dapat merefleksikan diri apakah mereka telah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan banjir atau malah menjadi penyebab datangnya banjir. Karena tanggung jawab terhadap banjir ada pada semua pihak dengan perannya masing-masing.

Disinilah peran KPS sebagai wadah untuk merangsang masyarakat bisa lebih peduli terhadap keberlangsungan dan kebersihan sungai. “Tujuan dibentuknya komunitas peduli sungai adalah agar masyarakat dapat mandiri, peduli akan lingkungan dan aktif dalam kegiatan memelihara sungai dan menjaga sungai,” katanya.

"Peran serta KPS sebagai ujung tombak dalam menjaga kelestarian SDA di lingkungan sungai menjadi penting, sebagai bentuk upaya pelestarian SDA dan lingkungan sekitarnya", ungkap Yuda selaku Ketua KPS Sumbar.

Diterangkanya lagi, pada dasarnya kegiatan konservasi sumber daya air dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal penting yang meliputi, perlindungan dan pelestarian lingkungan SDA, dengan meminimalisir gangguan maupun kerusakan yang kemungkinan disebabkan oleh perilaku manusia atau faktor alam.

Pengelolaan kualitas dan kuantitas air dengan pengendalian pencemaran air baik yang berada di permukaan maupun yang masuk ke dalam tanah. Sehingga diperlukan langkah reboisasi, membuat biopori, menjaga sanitasi serta menghilangkan kebiasaan BAB dan membuang sampah di sungai maupun bantarannya, pungkasnya.

Sementara Kepala BWS Sumatera V Padang Muhammad Dian Al Makruf menyampaikan, Komunitas Peduli Sungai diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk selalu menjaga sungai, dengan menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya sungai. Sehingga masyarakat mau menjaga dan merawat sungai agar fungsi sungai tidak terus menurun dan mengalami kerusakan, dengan peduli terhadap penataan lingkungan sungai, peduli terhadap kualitas air sungai atau pencemaran, peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan bantaran dan sempadan, sehingga muncul rasa memiliki terhadap sungai di lingkungannya

Menurutnya, kondisi penurunan fungsi sungai apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dari hulu sampai ke hilir sehingga fungsi layanannya semakin menurun. Jika sudah mengalami kerusakan yang besar maka untuk mengembalikan fungsi sungai tersebut diperlukan biaya yang sangat besar.

"Bahkan, resiko bencana banjir akan makin diperparah oleh kondisi lingkungan permukiman di daerah bantaran sungai yang sangat padat,” ujarnya.

Belum lagi tambah dia, sistem tata bangunan dan sirkulasi tidak teratur, tanggul sungai dan drainase yang tidak memadai atau sudah menyatu dengan bangunan hingga terjadi alih fungsi lahan. Untuk itu, memperketat semua perizinan.

“Penanganan pemukiman dan perbaikan infrastruktur pendukung serta penataan saluran drainase, diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah agar bencana banjir ini tidak semakin parah, atau tidak terjadi lagi", sebut Dian.

Melihat dan belajar dari kondisi terkini banjir Kota Padang pada Jum'at (14/7/23) tersebut, dalam upaya pengurangan resiko dan penangulangan banjir Kota Padang sangat membutuhkan penambahan polder-polder baru, karena saat ini di Kota Padang hanya baru ada empat buah. Serta penambahan beberapa unit pempa penyedot air, karena saat ini baru ada satu unit, beber Dian.

Kini, sudah saatnya semua pihak harus berkerja bersama untuk mencegah terjadinya banjir yang lebih besar lagi kedepannya. Kini, yang harus dilakukan adalah mencari bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan banjir tersebut, pungkas Dian.(henni andri)