 |
| Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat jumpa pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7/20) (foto-dok dgr) |
Jakarta, integritasmedia.com - PERNYATAAN mengejutkan datang dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat (4/7/25) di kantor Kementerian PU, Jakarta, Dody secara terbuka mengakui bahwa kementerian yang ia pimpin belum mampu menjaga integritas dengan baik. Pernyataan ini menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian PU, termasuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” ujar Dody dalam nada serius di hadapan awak media.
Pernyataan Dody bukan tanpa alasan. Dalam dua bulan terakhir, KPK melakukan operasi senyap di dua wilayah berbeda: Sumatera Utara dan Bangka Belitung. OTT ini menjerat sejumlah pegawai Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) yang diduga kuat terlibat praktik suap dan manipulasi proyek infrastruktur.
Dody mengaku, sebagai pimpinan kementerian, ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit tersebut.
“Saya harus mengucapkan terima kasih secara jujur kepada para aparat penegak hukum — KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Karena lewat mereka-lah titik-titik gelap dalam pelaksanaan proyek bisa terungkap,” ujarnya.
Yang lebih mencengangkan, Dody menyebut bahwa lebih dari 40% anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian PU berpotensi mengalami kebocoran akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum di jajarannya.
“Kami sedang mendalami proses hukum yang berjalan, khususnya di Balai Besar Wilayah Sungai Bangka Belitung. Indikasinya, kebocoran anggaran dari kementerian kami mencapai lebih dari 40 persen,” ungkap Dody.
Meski tidak merinci nominalnya, angka tersebut menjadi indikasi serius betapa dalamnya akar korupsi yang menjalar di tubuh kementerian strategis ini. Anggaran infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, dan sarana vital lainnya, justru diduga diselewengkan oleh para pelaksana di lapangan.
Dody juga mengaitkan permasalahan integritas ini dengan kinerja makroekonomi nasional, khususnya indikator Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang hingga kini masih berada di angka lebih dari 6 jauh dari ideal.
“Kualitas pekerjaan infrastruktur sangat memengaruhi efisiensi investasi nasional. Jika proyek dikerjakan asal-asalan, maka output ekonominya akan sangat rendah. Ini yang menyebabkan ICOR kita tetap tinggi,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan, ICOR adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak efisien investasi yang dilakukan.
“Kita ingin ICOR di bawah enam. Itu hanya bisa dicapai jika kualitas proyek terjaga, dan penegakan hukum tegas. Maka peran aparat sangat krusial,” tambahnya.
Dody menegaskan bahwa pihaknya kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pengawasan internal. Ia menyebut akan melibatkan inspektorat jenderal, auditor independen, dan memfasilitasi kerja sama terbuka dengan lembaga antirasuah.
Namun, Dody juga mengakui, upaya internal belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran. Ia meminta dukungan publik agar reformasi birokrasi di kementeriannya bisa berjalan lebih tegas dan transparan.
“Saya tidak menutup mata, ini harus jadi momentum perubahan. Kami akan benahi sistem pengadaan, pengawasan, hingga rekrutmen SDM. Semua harus mulai dari integritas,” kata dia.
Pernyataan Dody langsung mendapat respons luas dari masyarakat sipil dan anggota legislatif. Beberapa anggota DPR dari Komisi V meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan dalam lima tahun terakhir.
Aktivis antikorupsi dari ICW dan lembaga swadaya masyarakat lainnya juga menilai pengakuan Dody sebagai langkah jujur, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan konkret, termasuk pemecatan pejabat yang terlibat dan pembongkaran jejaring mafia proyek di kementerian.
Apa yang disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo merupakan refleksi mendalam bahwa korupsi di sektor infrastruktur bukanlah persoalan insidental, melainkan sistemik. Jika lebih dari 40% anggaran proyek terancam bocor, maka yang hilang bukan sekadar uang negara, melainkan masa depan pembangunan Indonesia itu sendiri.
Pertanyaan besarnya sekarang: Apakah pemerintah berani membongkar semua praktik culas di kementerian vital ini? Ataukah pengakuan ini hanya akan menjadi berita sesaat yang segera tenggelam oleh proyek-proyek lain yang kembali dipenuhi manipulasi?(Mond/hen)
#KemenPU #MenteriPU #DodyHanggodo #DugaanKorupsi #OTTKPK #SumutdanBabel
إرسال تعليق