 |
| Kapolda Sumbar tegaskan bernatas tambang ilegal (foto-dok hms) |
Padang, integritasmedia.com - KEPOLISIAN Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melancarkan operasi besar-besaran untuk membersihkan wilayah hukumnya dari praktik tambang emas ilegal yang selama ini merusak lingkungan, merugikan negara, dan menelanjangi kelemahan pengawasan aparat serta institusi keuangan.
Tidak tanggung-tanggung, selain menyasar para pelaku tambang ilegal di lapangan, Polda Sumbar juga menelusuri aliran dana ke aktivitas tambang haram ini. Bahkan, dugaan mengarah kepada oknum perbankan yang diduga terlibat sebagai penyandang dana. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa Polda Sumbar tidak akan berhenti hanya di level bawah, tetapi siap membongkar seluruh jaringan tambang ilegal sampai ke akar-akarnya.
Operasi Gabungan, Dari Edukasi Hingga Penindakan Hukum
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol. Andri Kurniawan, menegaskan bahwa pendekatan mereka tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan pre-emptif. Tim di lapangan melakukan patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta penindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal di titik-titik rawan yang selama ini menjadi zona merah aktivitas tambang liar.
Polda Sumbar juga mengawal percepatan legalisasi tambang rakyat. Salah satu langkah konkret adalah pengawalan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 4.000 hektar di berbagai kabupaten di Sumatera Barat. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menambang secara legal, tertata, dan berkelanjutan.
“Kami tidak sekadar menindak, tapi juga menata. WPR adalah solusi jangka panjang untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal dan terawasi,” tegas Kombes Pol. Andri Kurniawan.
Keterlibatan Oknum Internal Dipantau Ketat
Lebih berani lagi, Polda Sumbar juga membuka mata terhadap kemungkinan keterlibatan oknum polisi dalam praktik tambang ilegal. Kabid Propam Polda Sumbar, AKBP Jamalul Ihsan, memberikan peringatan keras: tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang bermain di wilayah kotor ini.
“Kalau ada anggota yang terlibat, kami sikat. Ini komitmen. Tidak ada tempat bagi pengkhianat institusi,” tegas Jamalul.
Propam disebut aktif melakukan pengawasan terhadap anggota di lapangan dan siap mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Ini adalah bagian dari upaya membersihkan tubuh Polri dari praktik-praktik koruptif yang mencoreng nama baik institusi.
Kerja Sama Multi-Sektor: Polisi Tak Bisa Sendiri
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, menekankan bahwa operasi pemberantasan tambang ilegal bukan hanya tugas polisi. Ia menyerukan kolaborasi semua elemen, mulai dari TNI, pemerintah daerah, dinas teknis, Bappeda, akademisi, media, hingga masyarakat sipil.
“Ini tanggung jawab kolektif. Kalau hanya polisi yang bergerak, perlawanan akan selalu ada. Tapi jika semua bergerak, mereka tak punya ruang untuk bersembunyi,” kata Susmelawati.
Kapolda Sumbar: Ini Perang Demi Rakyat dan Alam Sumbar
Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, mengambil komando langsung dalam operasi ini. Ia menyatakan bahwa komitmennya mutlak untuk menumpas tambang ilegal dari tanah Minang.
Gatot juga mengutip arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidup yang bersih dan aman.
“Kami tak ingin Sumbar rusak oleh kerakusan. Alam ini harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi?” ujar Irjen Pol. Gatot Suryanta dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perang melawan tambang ilegal bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga pertarungan moral demi menyelamatkan generasi mendatang dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Catatan:
Operasi ini dinilai sebagai langkah maju yang berani dari Polda Sumbar. Selama ini, tambang ilegal dianggap sebagai “rahasia umum” yang sulit disentuh karena melibatkan jaringan kuat yang menembus banyak sektor. Tapi dengan dibukanya pintu pengusutan hingga ke level perbankan dan oknum internal, Polda Sumbar menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman bagi mafia tambang di ranah Minang.
Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Sumatera Barat dalam menata ulang tata kelola pertambangan rakyat yang lebih adil dan ramah lingkungan? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti: angin perubahan telah bertiup.
Sumber: Bidhumas Polda Sumbar
#PoldaSumbar #SumateraBarat #TambangIlegal
Posting Komentar