Bukittinggi, Integritasmedia.com-Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggelar rapat koordinasi di Aula Balaikota Bukittinggi, Rabu (24/9/2025).
Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan target penanggulangan kemiskinan nasional.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam arahannya menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Isu kemiskinan ekstrem tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, namun juga bagian dari agenda nasional dan global. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat menekan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1 persen pada 2025,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ibnu Asis menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menargetkan dua capaian besar, yaitu menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada tahun 2026, serta menurunkan kemiskinan nasional ke angka 4,5-1 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi menyeluruh yang meliputi penguatan basis data, penyaluran perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Data yang akurat akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang efektif. Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus memperluas jangkauan perlindungan sosial yang inklusif serta memperkuat perekonomian lokal agar masyarakat dapat mandiri dan keluar dari kondisi kemiskinan,” jelasnya.
Melalui rakor ini, diharapkan TKPK Kota Bukittinggi semakin solid dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai kota yang maju, inklusif, dan berkualitas.(A)
إرسال تعليق