Bukittinggi, Integritasmedia.com-Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Hall Balai Kota, Kamis (11/9/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota menjelaskan bahwa MCSP, yang sebelumnya dikenal sebagai Monitoring Center for Prevention (MCP), merupakan instrumen resmi dari KPK RI melalui aplikasi Jaga.id.
Alat ini digunakan untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah dalam mencegah korupsi melalui perbaikan tata kelola.
MCSP menjadi barometer penting untuk mendorong regulasi yang lebih baik sekaligus memastikan sistem pengelolaan berjalan transparan. Pemko Bukittinggi siap bersinergi dengan KPK dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN,” tegas Ramlan.
Meski demikian, Wako tidak menutup mata bahwa capaian MCSP maupun Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bukittinggi tahun 2024 mengalami penurunan.
Menyikapi hal ini, ia memastikan tahun 2025 akan menjadi momentum perbaikan. Pemko menargetkan peningkatan nilai melalui pendampingan Inspektorat Daerah dengan fokus pada delapan area intervensi yang kini tengah dalam proses penyelesaian dokumen.
Beberapa langkah sudah dijalankan, mulai dari sosialisasi program melalui media sosial, penerbitan surat edaran Wali Kota tentang SPI, hingga pengingat berkala kepada SKPD pengampu area MCSP setiap triwulan agar memenuhi dokumen yang diperlukan.
Kerja sama lintas OPD adalah kunci. Saya berharap seluruh perangkat daerah bisa bersinergi, berkomitmen, dan berkolaborasi untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wako menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi MCSP 2025.
Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif kita dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan,” tutupnya.(A)
إرسال تعليق