BUKITTINGGI, Integritasmedia.com – Berbagai penghargaan ditorehkan oleh Pemko Bukittinggi di bawah kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias dengan Wakilnya Ibnu Azis di penghujung tahun 2025 . Berbagai penghargaan yang membanggakan di berbagai bidang tersebut.Sesuai dengan visi dan misi Wako Ramlan Nurmatias dan Wawakonya Ibnu.Azis untuk Bukittinggi 5 tahun kedepannya: Adapun visi dan misi tersebut " Ramlan-Ibnu, mengusung visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”.
Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan dengan mengembangkan ekonomi digital yang berbasis pada sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Ramli Andrian, didampingi Ketua FKS Bukittinggi, Y.G.DT.Alang Batuah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah serta Forum Kota Sehat (FKS) yang telah berperan aktif dalam pencapaian Swasti Saba Wiwerda 2025.
l
a juga mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Bukittinggi kembali meraih penghargaan bergengsi tersebut bersama jajaran FKS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terus berkomitmen mewujudkan kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat.
Alhamdulillah, Swasti Saba Wiwerda kembali dapat kita raih pada 2025 ini. Penghargaan ini sangat penting bagi kota yang berkomitmen mewujudkan kota sehat. Terimakasih kepada seluruh OPD dan Forum Kota Sehat atas kerjakeras dan kolaborasinya,” kata Ramli.
“Ini adalah hasil kerja lintas sektor. Program kesehatan bukan hanya tugas tenaga kesehatan (Nakes), tetapi tanggungjawab semua pihak. Dengan penghargaan ini, kita akan terus meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih baik,” sambungnya.
Ramli menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi program kesehatan dan pembinaan kawasan sehat di Bukittinggi, dan berharap ke depan kolaborasi lintas sektor dapat semakin diperkuat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
Penghargaan Swasti Saba Wiwerda 2025 ini menambah deretan prestasi Bukittinggi sebagai Kota Sehat, setelah sebelumnya meraih Swasti Saba Wiwerda pada 2015, Swasti Saba Wiwerda pada 2017, Swasti Saba Wistara pada 2019 dan Swasti Saba Wiwerda pada 2023.
“Dengan keberhasilan ini, posisi Kota Bukittinggi sebagai destinasi yang sehat bagi masyarakat maupun wisatawan semakin diperkuat,” tutupnya.
Selain bidang kesehatan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi juga kembali menorehkan prestasi pada ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person tingkat Provinsi Sumatra Barat 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekda Provinsi bersama Ketua dan Anggota Komisi Informasi Sumatra Barat (Sumbar) di Gubernuran, Selasa (18/11/2025).
Dalam keterbukaan informasi publik. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wali Kota Bukittinggi Emil Achir, yang hadir mewakili Wali Kota Bukittinggi.
Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfi Yendra, mengatakan Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang bertugas menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14 Tahun 2008).
Lembaga ini, kata Musfi, memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dari badan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan demokratis.
“Proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, dilakukan pada 427 Badan Publik se Sumbar. Dari jumlah itu terdapat 352 badan publik yang mengisi kusioner dan 128 di antaranya mendapat nilai di atas 70, sehingga mengikuti tahapan presentasi.”
“Dan untuk tahun 2025 ini, terdapat 101 badan publik yang informatif. Ini bukti nyata badan publik meningkatan standar pelayanan informasi publik,” kata Musfi dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Emil Achir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang kembali diberikan kepada Kota Bukittinggi.
la menegaskan bahwa predikat ini merupakan bukti nyata komitmen Pemko Bukittinggi dalam menghadirkan transparansi, kemudahan akses informasi, serta pelayanan publik yang responsif bagi masyarakat.
Selanjutnya pada tahun 2925 ini juga Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dibawah kepemimpinan Walikota Rdmlan.Nurmatias dan Wakil Walikotanya Ibnu Azis meraih tiga piagam penghargaan pada kegiatan Launching Piagam Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 yang digelar KPP Pratama Bukittinggi di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis (27/11/2025).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Ketiga penghargaan itu diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dinilai sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Rasio Pajak Terbesar 2025.
Kepala KPP Pratama Bukittinggi Rahmat Siswoyo, mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, rumah sakit, dan pelaku usaha yang berkontribusi nyata dalam menjaga kepatuhan perpajakan.
“Kinerja perpajakan yang baik bukan hanya mendukung regulasi, tetapi juga memperkuat pembangunan nasional dan daerah,” kata Rahmat dalam keterangannya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, mengapresiasi penghargaan yang diterima dan berterimakasih kepada KPP Pratama Bukittinggi atas sinergi yang terjalin.
la menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pelayanan KPP Pratama Bukittinggi juga dinilai sangat baik melalui berbagai program edukasi seperti pengisian SPT Tahunan, layanan di MPP, Pojok Pajak, dan edukasi Coretax DJP.
“Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelayanan perpajakan telah terintegrasi penuh ke dalam sistem Coretax. Untuk itu, saya mengimbau seluruh Wajib Pajak, khususnya ASN, CPNS, prajurit TNI, Polri, serta masyarakat Kota Bukittinggi, agar segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum 31 Desember 2025.”
“Hal ini penting karena pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 wajib menggunakan sistem tersebut, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor7 Tahun 2025,” terangnya. (Prwara/A)
إرسال تعليق