Agam, integritasmedia.com--Anggota DPRD Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Marga Indra Putra, sangat sedih dan menyesalkan atas tindakan pembelian 2 kendaraan dinas untuk pejabat negara, Bupati Agam dan Wakil Bupati Agam, disaat rakyat sedang menangis menjerit akibat terdampak banjir bandang dan disusul tanah longsor di wilayah, Tanjung Mutiara, Kecamatan Malalak, Palembayan, Bawan dan Tanjung Mutiara.
Pembelian dua kendaraan dinas untuk Bupati Agam dan Wakil Bupati, tegas Marga Indra, pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi tentang Ranperda Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 2 tabun 2018 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, pada Senin 2/2/2026 di Ruang rapat DPRD Agam, Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung.
Rapat Paripurna yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Agam, Henrizal yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ade Ria yang juga dihadiri 25 anggota DPRD dari 45 anggota DPRD Agam, serta Sekdakab Luthfi dan kepala OPD itu, Marga Indra kembali menegaskan bahwa kenapa pembelian dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati sampai terjadi, dan apa tidak punya hati nurani.
Dan perlu diketahui, tambah Marga Indra di hadapan Sekda Agam, saya sebagai anggota dewan yang dilindungi undang- undang dan berhak bersuara kiranya untuk pembelian 2 kendaran dinas Bupati dan Wakil Bupati segera dijawab dalam forum terhormat ini dan boleh melalui surat resmi pemerintah daerah Kabupaten Agam.
Terkait Pokir, Marga Indra yang pernah ketua DPRD Agam, mengungkapkan bahwa pokir anggota dewan banyak yang belum terealisasi termasuk anggota dewan yang telah purnabakti.” Kami sangat menyesal atas sikap pemerintah daerah,” ujarnya.
Hal Yang sama juga di sesalkan oleh Aanggota DPRD Agam, Epi Suardi juga mempertanyakan pihak pemerintah atas pembelian dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, dimana di saat kini, ekonomi sedang kurang baik- baik saja, ditambah nasib rakyat Agam kini tengah dilanda musibah besar, banjir dan longsor. Dan apakah pemerintah daerah tutup mata dan telinga tersumbat. Pembelian kendaraan dinas ini, sangat memalukan dan melukai hati rakyat.
Terkait dana pokir, anggota dewan yang tidak terealisasi, Epi Suardi dengan suara lantang, berkata, sikap pemerintah daerah tidak punya komitmen dan mau menang sendiri. Padahal Pokir adalah kepunyaan hak anggota DPRD Agam.
Bupati Agam yang diwakili Sekdakab Agam, Luthfi terkait pertanyaan anggota dewan Marga Indra dan Epi Suardi dalam rapat paripurna tersebut, menjelaskan, akan dijawab melalui surat tentang pembelian dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Agam. (*)
إرسال تعليق