 |
| Areal kebun sawit milik perusahaan dikawasan perbatasan sedang dirangkul Pansus DPRD Sijunjung supaya kembali ke pangkuan kabupaten induk. Insert : wakil ketua DPRD Sijunjung Kepridaus. (Foto-Dok DB) |
Sijunjung, integritasmedia.com - UPAYA cerdas mulai dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung, Sumbar ditengah seretnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
APBD Sijunjung memang mulai senin kemis ditengah terbatasnya anggaran (efesiensi) yang diturunkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
Seakan tak mau berpangku tangan dengan keadaan yang semakin tak menentu DPRD Sijunjung mulai beraksi dengan membentuk panitia khusus (Pansus).
Harapannya, pansus ini bisa mendatangkan solusi untuk peningkatan pendapatan sesuai metode dan semangat otonomi daerah (Otoda).
Salah satu pansus yang dibuat adalah mengupayakan lahan di daerah perbatasan Kamangbaru dengan kabupaten tetangga Dharmasraya.
Informasi yang dihimpun media ini, lokasi perkebunan milik salah satu perusahaan dikawasan tersebut dulunya masuk Kabupaten Sijunjung.
Setelah terjadi pemekaran dengan berdirinya Kabupaten Dharmasraya maka sekitar 4.678 hektare di lokasi perusahaan tersebut ikut linglung.
Hal ini bisa dimaklumi karena lokasinya masuk area perbatasan yang seharusnya selaku kabupaten induk, Sijunjung juga tak akan melepas begitu saja.
Ditengah tidak jelasnya perbatasan maka pihak perusahaan pun tak mau terlalu di pernasalahkan. "Kami ikut saja, pajak masuk Sijunjung atau Dharmasraya," sebut salah seorang pimpinan kebun saat kunjungan komisi DPRD Sijunjung periode sebelumnya.
Ironisnya waktu itu, areal pabrik masih masuk ke dalam kawasan Kamangbaru. Namun sebagian besar areal kebunnya sudah masuk ke Dharmasraya.
Tak mau nelangsa dengan kondisi maka DPRD Sijunjung mulai bentuk pansus untuk mengupayakan sebagian areal kebun ini kembali ke kabupaten induk untuk PAD.
Begitu alotnya urusan ini maka sampai sekarang Pansus masih terus bekerja untuk mencari rumusan yang tepat supaya kebun itu kembali.
Wakil Ketua DPRD Sinunjung Kepridaus tak memungkiri kerja keras yang dilakukan Pansus sehingga belum bisa memberikan laporan konkrit pada pimpinan.
"Belum ada info dari Pansus tentang masaalah itu," jelas Kepridaus sembari meminta maaf atas keterlambatan infirmasi ini, Kamis (25/6/2026).
Hal ini juga bisa dimaklumi ditengah kesibukan tugas anggota dewan. Untuk penguatan isi Pansus tentu diperlukan study banding kunjungan kerja (kunker) ke daerah dan instansi yang terkait. (db)
#Sijunjung #DPRDSijunjung #Pansus #KebunUntukPAD
إرسال تعليق