 |
| Walikota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, di Gedung Putih Kediaman Resmi Walikota Padang. (Foto-Kominfo Pdg) |
Padang, integritasmedia.com - UNTUk memperkuat komitmen kelembagaannya dalam memangkas praktik maladministrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Ombudsman Republik Indonesia mengandeng Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini dipertegas dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang, pada Kamis (11/6/26), di Gedung Putih Kediaman Resmi Walikkota Padang.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution. Prosesi ini turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, serta jajaran kepala dinas terkait.
Ruang lingkup kerja sama ini dirancang secara komprehensif, meliputi percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi sejak dini, pertukaran data informasi, sosialisasi bersama, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala di setiap lini pelayanan.
Walikota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menegaskan, kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman merupakan bagian dari komitmen mendasar Pemko Padang. Upaya ini ditujukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Komitmen tersebut merupakan implementasi nyata dari Padang Amanah, yang merupakan program unggulan utama dari sembilan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang. Ia berharap sinergi ini mampu memperkuat sistem pelayanan yang profesional serta mempermudah akses warga dalam menyampaikan keluhan, jelas Fadly Amran lebih lanjut.
"Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, alhamdulillah nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Padang tercatat 87,31 menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera," ujar Fadly Amran.
Bahkan, dia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak Ombudsman yang konsisten mengawal jalannya roda pemerintahan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.
"Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan, dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan," pungkas Walikota Padang itu.
Di sisi lain, Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat dan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh jajaran manajemen Pemko Padang dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan.
"Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Walikota Fadly Amran dan Pak Wakil Walikota Maigus Nasir sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan dan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Maneger Nasution.
Ia menambahkan, keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima evaluasi merupakan benteng utama dalam mencegah tindakan maladministrasi. Celah itulah yang selama ini kerap menjadi pintu masuk utama terjadinya praktik korupsi di daerah.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan teknis secara intensif. Langkah ini bertujuan agar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di Padang tetap responsif dan konsisten menjaga kepuasan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras daerah, di antaranya Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Kurniayati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ances Kurniawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Bagian Organisasi Tablig Nasution dan Kepala Bagian Umum Diko Eka Putra.(diskominfo/hen)
#PemkoPadang #WalikotaPadang #OmbudsmanRI #OmbudsmanSumateraBarat #PerkuatKelembagaan #PangkasPraktikMaladministrasi #DongkrakMutuPelayananPublik
إرسال تعليق