"Basalemak Peak", LKAAM Sumbar Bersuara: Nurani Pelaksana Rigid Jalan Transmigrasi Padangtarok Dipertanyakan

Rigid jalan menuju kawasan SP Transmigrasi Padangtarok yang cukup memprihatinkan meski baru saja dikerjakan. Insert: Wakik Ketum LKAAM Sumbar Epi Radisman SH Dt Paduko Alam. (Foto-Dok DB)


Sijunjung, integritasmedia.com - NURANI pelaksana rigid beton ruas Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi Padangtarok Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, mulai dipertanyakan sebagian orang.


SP dirancang pemerintah pusat sebagai kawasan hunian dan usaha bagi warga transmigran. Berfungsi ganda sebagai pusat ekonomi dan sosial.


"Dilengkapi rumah, lahan pertanian dan fasilitas umum (Fasum)," jelas Wakil Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau LKAAM Sumbar, Epi Radisman SH Dt Paduko Alam, Sabtu (11/7/2026). 


Fasum dikerjakan untuk mendukung kemandirian sebuah kawasan hingga berkembang menjadi desa atau nagari di Sumbar yang mandiri.


Untuk itu, katanya, Fasum harus dikerjakan sesuai hati nurani pelaksana. Ini bisa dilihat dari apa yang mereka hasilkan.


"Kalau nuraninya basalemak peak maka hasilnya juga akan basalemak peak. Kalau niatnya baik hasilnya juga akan baik," ujarnya. 


Basalemak Peak berasal dari kiasan bahasa Minangkabau yang berarti kotor, berantakan, semrawut, atau tidak teratur. Jauh dari tujuan awal.


Tokoh masyarakat ini berharap seluruh stake holders (pihak yang berkepentingan, red) peduli dengan kondisi yang sedang terjadi.


"Tolong pikirkan masyarakat. Sijunjung butuh pembangunan untuk peningkatan ekonomi," jelas tokoh asal Sumpurkudus ini.


Seperti diketahui sebelumnya, Fasum rigid jalan ke kawasan permukiman transmigrasi Padangtarok dilaksakan akhir tahun 2025.


Baru selesai dikerjakan kondisinya kini mulai memprihatinkan. Tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.


Proyek yang dianggarkan miliaran rupiah melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun jadi sia-sia.


"Kalau ini tidak segera diperbaiki, kita dari LKAAM Sumbar akan berkirim surat kepada Presiden Prabowo," tukasnya.


Berarti, lanjutnya lagi, tidak ada niat dari daerah untuk mengamankan program pemerintah pusat dibawah pimpinan Presiden Prabowo. 


DPRD Dapil 3 Ikut Peduli

Dia juga menghimbau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) asal Daerah Pemilihan (Dapil 3) meliputi  Kecamatan Tanjunggadang dan Kamangbaru ikut turun mengatasi masalah.


"Warga transmigrasi itu 'kan juga manusia. Amuah lah nyo tingga dalam hutan tu. Sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 anggota dewan harus peduli menyelesaikan masaalah ini," pungkasnya. 


Ia tak mengharapkan wakil rakyat kecil dimata warga transmigrasi. Bagaimanapun juga anggota dewan adalah wakil yang dipilih untuk bersuara di parlemen.


"Jangan hanya suara mereka yang dibutuhkan, tiba dimasalah pura pura ndak ada kejadian. Jangan sampai ini yang terjadi. Tolong perhatikan nasib warga transmigrasi itu," jelasnya mengakhiri.(db)


#Sijunjung #LKAAMSumbar #Rigid #JalanTransmigrasi #SatuanPermukiman #Padangtarok #Kamangbaru

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama