 |
| Walikota Padang, Fadly Amran, dalam rapat strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. (Foto-Hms Pemko Pdg) |
Padang, integritasmedia.com - PASCABENCANA hidrometeorologi yang telah meluluhlantakan bebagai fasilitas umum di Kota Padang, yang sampai saat ini belum semuannya pulih dan bangkit. Kini, sudah waktunya bagi Pemko Padang untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Komitmen tersebut disampaikan Walikota Padang, Fadly Amran, dalam rapat strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, yang berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/26).
Pertemuan ini membahas berbagai aspek percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian masalah lahan, normalisasi aliran sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Wali Kota Padang mengaku telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, dan lurah untuk mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan teknis di lapangan.
Hal ini ditujukan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada bulan Agustus 2026.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Fadly Amran.
Ia juga menambahkan bahwa Pemko Padang siap mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi warga jika dinilai sebagai solusi terbaik di kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana.
Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan program ini.
Rehab-rekon pascabencana di Kota Padang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,1 triliun yang dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujar Reski Wahyudi.
Ia menjelaskan bahwa tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik rawan banjir.
Pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan pembuatan bangunan pengendali sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Seluruh rangkaian pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun guna memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di masa depan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala DLH, serta Camat Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.(mc pdg/hen)
#PemkoPadang #WalikotaPadang #Percepatan #RehabRekon #OascaBencana #Bidrometeorologi #BWSSumateraVPadang
Posting Komentar