PEKANBARU – Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang tetap berani menyuarakan hak fiskal Kabupaten Siak di tengah tekanan dan intimidasi.
Pernyataan ini disampaikan Nof Hendra dalam keterangan tertulisnya kepada media di Pekanbaru, Rabu (21/10/2026), menyikapi pengakuan Bupati Afni dalam podcast Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), bahwa dirinya mendapat telepon dari sejumlah pihak dengan peringatan bernada intimidasi: "Hati-hati, nanti kamu di-KPK-kan, nanti kamu dikriminalisasi" hanya karena keras menagih hak Siak ke pemerintah pusat.
"Kami di FDI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Siak, Ibu Afni. Apa yang beliau lakukan bukan berisik, tapi menjalankan sumpah jabatan untuk membela rakyatnya. Ketika seorang kepala daerah bicara soal obat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tidak terbayar karena Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur Rp 489 miliar, itu adalah suara tentang nyawa rakyat. Suara seperti ini tidak boleh dibungkam dengan ancaman," tegas Nof Hendra.
Sementara itu, salah seorang anggota aktif Forum Dinamika Indonesia (FDI) di Pekanbaru, Riau, Indra Kusuma, turut angkat bicara.
"Bupati itu dipilih oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Jadi ketika Ibu Afni bersuara soal hak Siak, itu adalah pembelaan terhadap rakyatnya sendiri. Jangan dibalik logikanya," ujar Indra Kusuma.
FDI menilai, kasus yang dialami Bupati Siak adalah potret nyata dari persoalan struktural yang dihadapi banyak daerah penghasil di Indonesia.
Tiga Catatan dan Tanggapan FDI:
1. Intimidasi Terhadap Kepala Daerah adalah Ancaman bagi Demokrasi Fiskal
Jika seorang Bupati yang menagih hak konstitusional daerahnya justru diingatkan akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka ini adalah kemunduran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, dan Kejaksaan adalah instrumen untuk memberantas korupsi, bukan alat untuk membungkam kritik yang sah. FDI menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aspirasi fiskal daerah.
2. Persoalan Siak adalah Persoalan Nasional
Siak adalah daerah yang memiliki kekayaan alam minyak dan gas bumi (migas), kelapa sawit, dan kehutanan. Ironis jika Transfer ke Daerah (TKD) - yaitu dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik - regulernya hanya disalurkan 50% atau senilai Rp 311 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2027 diproyeksikan anjlok ke Rp 40 miliar, sementara kewajiban pusat yang belum dibayar masih Rp 460-489 miliar. Ini membuktikan usulan Reformasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang diperjuangkan FDI sudah sangat mendesak.
3. Narasi Sesat: Mengkritik TKD = Tidak Bisa Korupsi
FDI mengecam narasi yang mencoba membalikkan fakta, bahwa kepala daerah yang menolak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dianggap karena sulit korupsi. Yang terhukum dengan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) bukan bupati, tapi rakyat yang butuh layanan kesehatan dan pendidikan.
Saran FDI untuk Semua Pihak:
Kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), FDI mendesak:
- Buka secara transparan formula perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026-2027.
- Segera lunasi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Siak dan daerah penghasil lainnya.
- Hentikan praktik penjelasan bahwa dana "tidak dipotong tapi dititipkan di Kementerian/Lembaga (K/L)".
Kepada Bupati Siak dan Seluruh Kepala Daerah Penghasil:
- Jangan takut, terus suarakan data dan fakta secara konstitusional, melalui jalur resmi seperti surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Bersatu melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Prinsip kita: "Pusat Tetap Kuat, Daerah Makin Berdaulat".
Kepada Aparat Penegak Hukum:
- Jaga netralitas dan jangan biarkan institusi penegak hukum disalahgunakan untuk mengintimidasi kepala daerah yang kritis.
"Kasus Bupati Siak ini menjadi bukti bahwa visi 50 tahun FDI relevan. Kita butuh peta jalan ketahanan fiskal yang adil. FDI berdiri bersama Bupati Siak dan seluruh daerah penghasil di Indonesia," tutup Nof Hendra.
****
إرسال تعليق