FDI Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pejabat Publik Lainnya Diusut Tuntas

 


Pekanbaru - Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, mendesak pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh keabsahan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pejabat publik lainnya.


Pernyataan tersebut disampaikan Nof Hendra dalam keterangan tertulis kepada media di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).


Desakan ini disampaikan menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan yang berujung pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Nof Hendra, kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada satu orang.


"Kalau ijazah Wakil Presiden saja bisa dipersoalkan dan akhirnya berujung pada pengunduran diri, maka ijazah seluruh pejabat publik juga harus diperiksa dengan standar yang sama. Jangan sampai hukum hanya tajam ke satu orang, tetapi tumpul untuk yang lain," ujar Nof Hendra.


Nof Hendra menegaskan, pemeriksaan ijazah bukan soal mencari-cari kesalahan, tetapi soal menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik. Kalau syarat dasarnya saja, yaitu pendidikan, ternyata tidak sah, bagaimana rakyat bisa percaya pada keputusan yang mereka buat?


FDI menyampaikan lima tuntutan konkret:


1. Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek membuka data verifikasi ijazah pejabat publik secara transparan.


2. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan audit ulang dokumen pendidikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024.


3. Masing-masing partai politik melakukan verifikasi internal terhadap kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif, dan mengumumkan hasilnya kepada publik.


4. Aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah tidak sah tanpa pandang bulu.


5. Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mewajibkan verifikasi ijazah calon pejabat publik dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sebelum pencalonan disahkan.


Sementara itu, anggota aktif FDI dari Kota Bogor, Jawa Barat, FR, menyampaikan dukungan penuh. Menurut FR, masyarakat di daerah sudah lama mempertanyakan keaslian ijazah para wakil rakyatnya.


"Saya setuju ijazah semua pejabat diperiksa, bukan hanya di pusat, tetapi juga sampai ke daerah. Kalau semua dibuka secara transparan, rakyat jadi tenang dan tidak lagi saling curiga," ujar FR.


FR menambahkan, pemeriksaan menyeluruh justru akan melindungi pejabat yang jujur dari fitnah.


"Ini bukan soal dendam politik. Ini soal masa depan Indonesia. Kalau kita membiarkan pejabat dengan ijazah bermasalah memimpin, maka kita sedang mewariskan kebohongan kepada generasi berikutnya," pungkas Nof Hendra.


****

Post a Comment

أحدث أقدم