Pasca PETI Ancam Kelestarian DAS, Kerusakan Lingkungan Hidup Jadi Ancaman Serius bagi Masyarakat. Siapa Bertanggung Jawab?.


Batusangkar,IntegritasMedia.com 

Pasca Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal tersebut berpotensi merusak Daerah Aliran Sungai (DAS), mencemari sumber air, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.


Kerusakan DAS akibat aktivitas PETI patut menjadi perhatian bersama. DAS memiliki fungsi penting sebagai kawasan penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta sumber kebutuhan masyarakat, baik untuk pertanian, perikanan maupun kebutuhan rumah tangga.


Penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menyebabkan pengikisan tanah, perubahan alur sungai, pendangkalan, hingga meningkatnya sedimentasi. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko banjir dan longsor, terutama ketika curah hujan tinggi.


Tidak hanya itu, penggunaan bahan kimia tertentu dalam proses pengolahan emas, seperti merkuri dan sianida, juga berpotensi mencemari air dan tanah apabila tidak dikelola sesuai standar keselamatan lingkungan. Pencemaran tersebut dapat membahayakan biota sungai dan kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air di sekitarnya.


Dampak  PETI juga tidak berhenti ketika aktivitas penambangan selesai. Lubang-lubang bekas tambang, lahan yang rusak, serta aliran sungai yang berubah membutuhkan pemulihan lingkungan yang tidak sederhana. Jika dibiarkan, kerusakan tersebut dapat menjadi beban jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah. Pengawasan dan Penegakan Hukum Harus Berjalan


Persoalan PETI membutuhkan langkah serius dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.


Pengawasan terhadap kawasan DAS perlu ditingkatkan. Penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih.


Selain penegakan hukum, pemulihan lingkungan juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memastikan adanya langkah rehabilitasi terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan, termasuk pengendalian sedimentasi dan pemulihan kualitas air.


Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dengan melaporkan aktivitas yang diduga merusak kawasan sungai dan lingkungan hidup kepada instansi berwenang. Jangan Tunggu Sungai Rusak, Baru Bertindak


DAS bukan warisan yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Sungai, tanah, dan lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Jika aktivitas PETI terus berlangsung tanpa pengawasan dan penanganan yang memadai, bukan tidak mungkin masyarakat akan menanggung dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.


Kondisi ini semestinya menjadi alam bagi Pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang memiliki  kewenangan dalam. Pengawasan pertambangan, Pertanyaan mendasarnya siapa yang netanggung Jawab memulihkan kerusakan DAN dan Lingkungan hidup pascaaktifitas PETI?.


Wali Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan Yudia Antoni. A.md kepada awak media, mengatakan, " Kegiatan PETI di nagari Balimbing saya selaku Wali Nagari tidak pernah mengizinkan PETI di wilayah kerja saya". Ujarnya


Lebih lanjut ia mengatakan, " bahkan saya juga telah melaporkan kegiatan PETI tersebut kepada pimpinan, namun sampai saat ini belum ada solusi ataupun realisasinya dari laporan saya.". Pungkasnya. 


Sementara itu Kepala Dinas Perkim LH Januar Pempri saat dikonfirmasi awak media terkait Lingkungan Hidup yan sudah rusak karena dampak PETI mengatakan, "  Saat ini, Pemerintah Daerah bersama OPD terkait terus berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda, pemerintah kecamatan, serta pemerintah Nagari Balimbing. Fokus kami tidak hanya pada penegakan hukum dan pencegahan agar aktivitas serupa tidak terulang". Sampainya 


" Mengingat belum ada pertambangan yang berizin, karena memang proses perizinan merupakan kewenangan Propinsi/Pusat. Kami sangat berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, niniak mamak, dan pemuda nagari untuk bersama-sama menjaga kawasan DAS dan Lingkungan kita agar tidak lagi dirusak, demi keselamatan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang di Tanah Datar". Ujarnya.


Pewarta  : Bonar Surya 




Post a Comment

Lebih baru Lebih lama