Syahrial menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah agenda rutin yang di laukan setiap tahun. Karena Ada banyak agenda-agenda yang harus di kejar dari awal tahun agar tidak sampai mumpuk di akhir tahun.
Syahrial menghimbau agar masing2 SKPD betul-betul mempersiapkan dari awal tahun ini untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Contohnya dalam waktu dekat pada bagian Kesra, akan mengikuti event MTQ Nasional di Solok selatan.
Bagian Dinas Pendidikan akan mengadakan Porprov.
Lanjutnya Syahrial mengatakan tahun ini merupakan tahun politih, agar tetap menjaga situasi, berhati-hati, tetap pada prosedur yang jelas dan semua administrasi yang tercatat rapi, jangan beri celah kepada oknum-oknum yang nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Medison menyampaikan bahwa dalam arahan presiden, Mendagri dinilai bagus dalam pengendalian inflasi. Oleh karena untuk seluruh kepala OPD,. "Mulai senin untuk dapat hadir tanpa di wakili tanpa terkecuali pada jam 8 pagi untuk rapat koordinasi inflasi daerah," ujarnya.
Lanjutnya, Ia mengatakan mengawali tahun segera selesaikan kewajiban laporan di tahun 2022. Karena ini menjadi prioritas, menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dan rekon aset, terkait barang persediaan, ini ada batas waktu sampai 15 januari 2023.
target kita laporan keuangan ke BPK di akhir Januari sudah di aporkan paling lambat 25 Januari 2023.
Sementara Sekdakab Solok Medison melanjutkan bahwa di awal tahun tentu ada percepatan-percepatan yang harus di lakukan, diantaranya percepatan penunjukan pengelola keuangan. Percepatan program 2023 dimana persyaratannya harus entri SIRUP di aplikasi.
Dikatakan dia, kalau hal tersebut tidak dilakukan, tidak akan bisa masuk pengadaan barang dan jasa. semua dilakukan secara bersama-sama, untuk itu harus bisa mengkoordinir personil internal percepatan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat PL ataupun Tender.
"Untuk itu diminta agar segera mempersiapkan dokumen perencanaannya. Untuk meningkatkan kualitas sistem dalam pemerintahan, agar dimohon untuk memfungsikan sistem kerja bertingkat, Untuk tahun 2023, agar melakukan peningkatan dalam hal paraf surat dari yang manual menjadi paraf digital.
Lanjutnya di tahun 2023 ini, akan menganggarkan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan KPA, PPK PPTK dan pekabat pengelola keuangan. KPA/PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperoleh hal tersebut, pemda akan membiayainya dan bekerjasama dengan lembaga yang ada di Unand.
Sambungnya, Medison juga menyampaikan program prioritas pada tahun 2023 di antaranya, revisi penyusunan perda RTRW, RIPPARDA, PDAM, dan LP2B. Pemyusunan perda penyertaan modal ke PERUMDA SOLINDA, PERCEPATAN JALAN KABUPATEN dimana bupati berharap pada saat HUT RI ke 78, jalan kabupaten telah bagus dan layak.
Tampak hadir mengikuti Rakor Pemerintahan Asisten I Drs. Syahrial, M.M, Asisten II Syaiful, S.T., M.T, Asisten III Edityawarman, S.Sos., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekbang Kesra Eva Nasri, S.H., M.M. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM mulyadi marcos, S.E., M.M, Kepala OPD, dan Camat se- Kabupaten Solok.(rntmy)
Posting Komentar