Arosuka Solok, integritasmedia.com - PEMERINTAH Kabupaten Solok kembali ikuti rakor pembahasan tindak lanjut potensi perolehan tanah HPL Badan Bank Tanah di Kabupaten Solok, pada Rabu (15/5/24), di Ruang Kerja Sekda Kabupaten Solok.
Acara diikuti Sekda Kabuoaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Kepala DPRKPP Kab Solok (daring) beserta jajaran. Kepala Kantor BPN Kab Solok, Kabag SDA Setda Kabuoaten Solok Anthony Saliza, serta undangan lainnya.
Sekda Kab. Solok Medison menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Bank Tanah terhadap tugas yang telah dilaksanakan dengan baik. Di Kabupaten Solok tanah-tanah yang bersifat ex-HGU ini banyak yang tidak memiliki kejelasan, karena dikuasi atau dikelola oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Disampaikan Medison, Permintaan kami kepada DPRKPP Kab Solok, untuk menangani permasalahan ini secara serius. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
"Pada hari ini Bapak bupati sangat bangga dan gembira karena kita sudah mendapat kepastian terkait HGU Ex PT. Krakatau Lima Sejati karena lokasinya sangat berdekatan dengan Kantor Bupati Solok'" ujarnya.
Menurut Medison, Langkah yang dilakukan terhadap HGU Ex PT.Krakatau Lima Sejati ini adalah langkah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Solok. Pemkab Solok juga telah mengajukan permohonan HPL terkait pengelolaan menjadi aset Pemkab Solok sekitar 200 Hektar tanah, yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah.
Harapan kami kedepan untuk Badan Bank Tanah agar selalu mendukung dan membantu Pemkab Solok dalam penanganan masalah tanah ini. Terkait dengan Permohonan Lapas dan Universitas untuk penggunaan lahan, agar secepatnya mendapatkan kejelasan.
Pemerintah Kabupaten Solok sangat mendukung sepenuhnya langkah selanjutnya dari Badan Bank Tanah dan Kanwil ATR/BPN, dengan pendekatan kepada masyarakat penggarap lahan tsb di lokasi. "Untuk Provinsi Sumatera Barat kita Kabupaten Solok termasuk yang pertama mendapatkan SK pendayagunaan tanah ex HGU dari menteri yang bekerjasama dengan bank tanah serta mempelopori reforma agraria", sebut Medison.
Badan Bank Tanah menyampaikan, terima kasih kepada Kantor Pertanahan yang telah menindaklanjuti putusan dari Menteri ATR/BPN terkait dengan penguasaan tanah yang terkait dengan HGU (Hak Guna Usaha).
Video Conference (Vidcon) kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Pemerintah Kabupaten Solok ke Badan Bank Tanah (BBT) beberapa waktu yang lalu.
Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi, untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Berdasarkan Keputusan Menteri HPL BBT akan digunakan untuk peningkatan ekonomi berkeadilan bagi masyarakat dengan pemberiaan sertifikat untuk perumahan akan diberikan HGB (hak guna bangunan) dan untuk pertanian akan diberikan hak pakai.
Kami minta kepada pihak terkait agar memberikan rincian data terkait tanah yang akan dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Solok nantinya akan ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.(resa)
Posting Komentar