 |
| Kepala Inspektorat Kabupaten Dharmasraya, Andi Sumanto (foto-Dok. Padek) |
Dharmasraya, integritasmedia.com - PERJALANAN pemerintahan di lingkungan Pemkab Dharmasraya kembali diguncang kabar mengejutkan. Kepala Inspektorat Daerah, Andi Sumanto, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi ini dengan cepat menyebar dari ruang-ruang kantor ke warung kopi, menjadi bahan pembicaraan hangat masyarakat hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kabar tersebut tidak sekadar isu. Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Dharmasraya, Jasman Rizal, membenarkan langsung informasi tersebut.
“Memang benar, Pak Andi Sumanto baru saja mengundurkan diri sebagai Kepala Inspektorat Daerah. Beliau juga sekaligus mengajukan surat Masa Persiapan Pensiun (MPP). Surat resminya sudah ada,” ujar Jasman, Selasa (19/8/25).
Namun, mundurnya pejabat strategis ini rupanya belum tercatat secara administratif. Kepala BKPSDM Dharmasraya, Yusrizal, menyatakan pihaknya belum menerima dokumen resmi pengunduran diri Andi.
“Informasi itu baru sebatas lisan. Secara administrasi belum sah. Sampai pukul 15.00 WIB saya cek, surat pengunduran diri itu belum masuk ke BKPSDM,” jelas Yusrizal.
Menurut aturan, proses pengunduran diri seorang pejabat daerah tidak bisa serta-merta berlaku. Prosedurnya harus melalui tahapan resmi: surat diajukan ke BKPSDM, kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Persetujuan BKN, yang biasanya keluar dalam 1–10 hari, menjadi penentu sah atau tidaknya pengunduran diri.
“Kalau tidak ada persetujuan dari BKN, maka pengunduran diri tidak bisa diterima. Selama belum keluar keputusan resmi, secara hukum semua urusan Inspektorat masih tetap menjadi tanggung jawab Pak Andi Sumanto,” tegas Yusrizal.
Langkah mundur Andi Sumanto menambah panjang daftar pejabat strategis di Pemkab Dharmasraya yang meninggalkan jabatannya dalam kurun waktu belum lama ini. Fenomena ini bahkan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: ada apa dengan Pemkab Dharmasraya?
Sebelumnya, beberapa pejabat penting juga mengambil keputusan serupa. Mereka antara lain:
Plt Kadis PUPR Andar Atmaja
Kepala Baperida Paryanto
Sekkab Adlisman
Direktur RSUD Sarti Novita
Kepala Dinas Kominfo Rovanly Abdams
Menariknya, Rovanly tidak hanya mundur, tetapi juga melanjutkan kariernya di luar Dharmasraya. Ia kini dipercaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekko) Kota Sawahlunto, sebuah loncatan yang menunjukkan dinamika karier pejabat daerah.
Dengan banyaknya pejabat eselon tinggi yang mundur, roda birokrasi di Pemkab Dharmasraya kini bergantung pada pejabat pelaksana tugas (Plt). Praktis, banyak posisi vital tidak lagi dipimpin pejabat definitif.
Berikut daftar pejabat Plt yang kini menempati kursi strategis:
Sekkab dijabat oleh Pj Jasman Rizal
Kadis PUPR dijabat oleh Plt Catur Eby (juga Kadis Perhubungan)
Kadis Kominfo dijabat oleh Plt Bobby Riza Perdana (juga Kadis Pendidikan)
Kepala Baperida dijabat oleh Plt Frinaldi
Direktur RSUD dijabat oleh Plt Fitra Neza
Kepala Dinas Pariwisata dijabat oleh Plt Lasmita
Kepala Dinas Catatan Sipil dijabat oleh Plt Marko
Asisten I dijabat oleh Plt Irwan Zamrud (juga Staf Ahli Bupati)
Asisten III dijabat oleh Plt Ronny Puska (juga Kadis Perindustrian dan Perdagangan)
Daftar panjang ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur birokrasi saat ini. Pos-pos penting yang seharusnya diisi pejabat definitif dengan konsentrasi penuh, kini ditangani oleh pejabat rangkap jabatan.
Gelombang mundurnya pejabat dalam waktu berdekatan menimbulkan beragam spekulasi. Ada yang menduga faktor politik menjelang tahun-tahun krusial, ada pula yang menilai karena dinamika internal birokrasi yang tak kunjung selesai.
Masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah fenomena ini hanya kebetulan, atau justru ada persoalan besar yang tengah melanda pemerintahan di Dharmasraya?
Apapun alasannya, kondisi ini jelas memengaruhi jalannya pemerintahan. Birokrasi yang dipimpin banyak Plt berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan publik. Keputusan besar bisa tertunda, dan stabilitas internal Pemkab Dharmasraya pun terancam goyah.
Fenomena ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah dalam menjaga soliditas birokrasi. Publik kini menunggu langkah konkret Pemkab Dharmasraya: apakah segera mengisi posisi kosong dengan pejabat definitif, atau membiarkan roda pemerintahan terus berjalan dengan pola "Plt berjamaah".(Mond/hen)
#PemkabDharmasraya #BKPSDMDharmasraya #BKNDharmasraya
Posting Komentar