Bukittinggi,Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Public Hearing terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), masing-masing tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (12/11/2025).
Kepala Bagian Hukum Setdako Bukittinggi, Reni Nofrianti, menjelaskan bahwa Public Hearing ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan peraturan daerah yang partisipatif dan transparan.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat guna penyempurnaan substansi ranperda.
Peserta berasal dari unsur niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, instansi vertikal, camat, lurah, relawan, hingga pelaku usaha. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, saran, dan kritik agar ranperda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujarnya.
Wali Kota Bukittinggi melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Emil Achir, menyampaikan bahwa penyusunan kedua ranperda ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran di Kota Bukittinggi.
Ia menegaskan, keberadaan regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum dalam upaya penanganan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Bencana memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang pasti,” ungkapnya.
Emil menambahkan, penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran memerlukan sinergi semua pihak
.Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan bencana yang efektif dan berkesinambungan. Melalui forum ini diharapkan tercipta kesepahaman bersama untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” tutupnya.
إرسال تعليق