Diusung Negara Asia-Pasifik, Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB

Pesiden Dewan HAM PBB (foto-Dok. Kemlu RI)

Jakarta, integritasmedia.com - INDONESIA resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode satu tahun, terhitung Kamis (8/1/26), bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Jabatan ini diemban oleh Duta Besar RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, yang dicalonkan oleh Kelompok Negara Asia-Pasifik.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki peran strategis, mulai dari memimpin jalannya sidang, mengatur agenda pembahasan, hingga memastikan proses berjalan secara netral, konstruktif, dan berimbang. Presiden Dewan juga terlibat dalam proses pengusulan dan penunjukan para ahli HAM internasional, termasuk pelapor khusus dan tim investigasi yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara.

Kementerian Luar Negeri RI menyebut, kepercayaan ini merupakan hasil diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, serta mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam isu HAM di tingkat internasional. Tema presidensi Indonesia, “A Presidency for All”, menegaskan komitmen untuk memperkuat konsensus dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Namun, jabatan bergengsi ini juga membawa sorotan dan ekspektasi besar. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB seharusnya tidak berhenti pada prestise diplomatik, tetapi diikuti dengan konsistensi nilai, keberanian bersikap, dan langkah nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Dengan posisi tersebut, publik kini menanti: sejauh mana peran Indonesia akan berdampak, dan apakah kepemimpinan ini mampu menghadirkan makna substantif, bukan sekadar simbol di panggung global.

Ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memegang Presidensi Dewan HAM PBB, setelah sebelumnya dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Sesuai aturan Dewan, presiden ditunjuk oleh 47 negara anggota untuk masa jabatan satu tahun. Dan, jabatan ini dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

“Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Menlu Sugiono.(Cnn/int)

#PresidenDewanHAM #PBB #Kemenlu