Arosuka Solok, integritasmedia.com - SELURUH pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Solok diminta agar segera menyelesaikan Laporan Keuangan, Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Solok Epyardi Asda melalui Kepala Dinas DPMN Romi Hendrawan saat Apel Pagi Pemerintah Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok, Senin (26/2/24).
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekdakab Medison, Staf Ahli Bid Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, Asisten I Syahrial, Asisten III Editiawarman, Kepala OPD, serta ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.
Romi Hendrawan menyatakan, bahwa permintaan percepatan laporan keuangan tersebut sesuai dengan tujuan Kabupaten Solok untuk menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
"Dalam rangka peningkatan Indeks Desa Membangun pada tahun ini, kita sudah ada peningkatan dimana dari sebelumnya hanya ada 3 Nagari Mandiri saat ini telah berhasil meningkat sebanyak 10 Nagari, sehingga telah ada sebanyak 13 Nagari Mandiri di Kabupaten Solok," sebutnya.
Untuk itu, kepada setiap OPD kita mohon bantuan dan dukungan dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun, karena hal ini tidak terlepas dari peran beberapa OPD dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan beberapa indikator dan kriterianya.
"Diantaranya adalah dalam peningkatan akses jalan, peningkatan pelayanan kesehatan serta kesediaan fasilitas dan Peningkatan Ekonomi Desa," sebutnya.
Sementara itu, Sekdakab Medison menegaskan kembali mengenai kedisiplinan dan kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Kendati tindakan pendisiplinan sudah dilakukan, namun akan timbul kerugian lainnya akibat ASN yang tidak taat aturan ini.
"Memang (bagi yang tidak disiplin) sudah terpotong TPP, namun bukan itu saja. Kalau TPP terpotong memang langsung berdampak kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau tidak hadir dan tidak berkinerja itu yang rugi daerah,"katanya.
Apalagi bagi ASN yang ditugaskan pada bidang pelayanan kemasyarakatan, tentu akan berdampak pada pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat.
"Untuk itu ia menegaskan kepada Asisten dan BKPSDM untuk betul- betul memperhatikan kedisiplinan seluruh ASN yang ada di Sekretariat Daerah, OPD, kecamatan, sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas. Jangan sampai kedisiplinan ini hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja, akan tetapi harus setiap hari kerja," tutupnya.(tmy)
Posting Komentar